Network
PR BEKASI - Pengamat politik Tanah Air, Rocky Gerung memberikan komentarnya usai Presiden Jokowi memarahi Menteri BUMN, Erick Thohir dan para direksi, termasuk PLN dan Pertamina.
Menurut Rocky Gerung, kegagalan-kegagalan yang terdapat dalam BUMN merupakan kesalahan Presiden Jokowi selaku pemegang komando Badan Usaha Milik Negara tersebut.
Berikut adalah tanggapan Rocky Gerung yang telah dirangkum Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal Youtube resmi miliknya.
Menurut dia, ekspresi marah dan kesal yang diberikan Jokowi kemarin adalah bentuk balas dendamnya kepada Erick Thohir yang telah membuka aib preisden.
"Kan secara tidak langsung Erick Thohir kemarin mau mengatakan yang memutuskan harga PCR itu bukan saya, juga bukan pasar, tapi itu kehendak presiden yang memimpin kabinet," ucapnya.
"Itu sama dengan buka borok presiden kan, nah Jokowi kesal dan dia marahin Erick Thohir," tambah Rocky Gerung.
Menurutnya kesalahan yang terjadi saat ini adalah akibat dari keinginan Jokowi yang memberi perintah BUMN untuk berbisnis.
Baca Juga: Cek Fakta: Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Menjadi Gila Saat Dia Memimpin Indonesia, Benarkah?
"Jadi dia sendiri yang suruh, Erick Thohir pasti merasa 'gue yang disuruh, gue juga padahal nggak mau'," tuturnya.
Lebih lucu lagi, kata Rocky Gerung, semua yang diucapkan Jokowi pada momen tersebut sesuai dengan yang diucapkan para pengamat seperti Rizal Ramli hingga Said Didu.
"Semua itu sudah diterangkan, nah sekarang presiden mengucapkan kembali pikiran para pengamat. Dia jadi juru bicara pengamat," ucapnya.
Rocky Gerung menjelaskan bahwa apa yang dikeluhkan Jokowi dalam pidatonya di depan Erick Thohir Cs merupakan kritik dari pengamat dan akademisi yang berkali-kali dikemukakan.
Baca Juga: Moeldoko Diusir Massa Aksi Kamisan di Semarang, Refly Harun: Ini Alarm bagi Presiden Jokowi
"Jadi semua proyeksi dari pengamat akhirnya diperlihatkan sendiri oleh presiden bahwa memang para pengamatlah yang benar," tuturnya.
"Para pengamat sudah bilang ini bakal kolaps PLN itu dari awal. Jadi sekali lagi semua desain ini menunjukkan presiden memang nggak ngerti apa fungsi BUMN," sambungnya.
Dirinya kemudian mengatakan bahwa BUMN berfungsi untuk mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi keuntungan.
"Yang melakukan akumulasi keuntungan adalah market, sekarang BUMN disuruh berbisnis ya pasti gagal karena bukan wataknya untuk berbisnis," ujarnya.
"Kan dalam konstitusi kita diatur tiga pelaku kemakmuran, satu adalah sektor swasta untuk melakukan akumulasi keuntungan, dua adalah BUMN untuk membantu masyarakat dan itu berarti bisa rugi juga, dan yang ketiga adalah koperasi," tambahnya.
Yang terjadi sekarang, kata Rocky Gerung, BUMN malah menerkam koperasi dan swasta.
Maka dari itu dirinya menyimpulkan BUMN sudah salah kaprah sejak awal dan semua itu berhubungan dengan Jokowi sebagai Presiden RI sejak 2014.
"Nah presiden Jokowi Adalah orang yang memutuskan siapa yang menjadi komisaris, orang yang menunjuk menteri BUMN, ini salah dia sendiri. Dia ngaco terus dia malah marah-marah sendiri," tutup Rocky Gerung.
Penting untuk diketahui, Presiden Jokowi menumpahkan kekesalannya saat memberikan pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di Istana Kepresidenan.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utara Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Serta Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi.
"Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, PLN ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri," ujar Jokowi.
"Terus ini ke lapangan kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang kok gak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu miliki," lanjutnya.
Jokowi menekankan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya. Baik untuk PLN (tarif listrik) maupun Pertamina (harga premium dan elpiji).
"Itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Tapi yang logis. Karena penugasan, mikirnya gak dicek, gak dikontrol," kata Jokowi.
"Itu nanti kalau mau sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, sulit untuk disekuritisasi karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan akan saya lakukan tindakan," tambahnya.***
