Borok Program Kartu Prakerja, dari Tudingan Konflik Kepentingan Hingga Ladang Proyek KKN

- 2 Mei 2020, 03:51 WIB
WARGA mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin 20 April 2020.*
WARGA mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin 20 April 2020.* /ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA/

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan ke-3 sejak virus corona pertama kali dikonfirmasi muncul di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, kini virus corona telah menjangkiti 10.000 orang lebih.

Dalam 3 bulan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanggan Hartanto mencatat ada 1,7 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi virus corona.

Jumlah tersebut belum ditambah 314.833 orang pekerja di sektor informal yang terdampak pandemi virus corona.

Berbagai stimulus bantuan telah diberikan pemerintah. Namun, setiap bantuan, entah berupa subsidi listrik, sembako, uang tunai, hingga Kartu Prakerja menimbulkan polemik.

Baca Juga: Cek Fakta: WHO Klaim Virus Corona Bertahan 8 Jam di Udara, Simak Faktanya

Satu program yang saat ini kerap disorot adalah program Kartu Prakerja. Anggaran program Kartu Prakerja adalah Rp 20 triliun. Dari jumlah itu, Rp 5,6 tirilun dialokasikan untuk pelatihan yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital.

Ruangguru ditunjuk sebagai mitra penyedia jasa aplikasi pelatihan program Kartu Prakerja.

Megaproyek triliunan rupiah itu dikabarkan tidak dilaksanakan melalui lelang. Sementara Ruangguru merupakan perusahaan yang dipimpin Adamas Belva Syah Devara, mantan Staf Khusus Jokowi.

Dia baru saja mengundurkan diri setelah dituding terlibat konflik kepentingan di istana terkait megaproyek tersebut.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x