Network
PR BEKASI - Sejak Senin, 3 Agustus 2020 kebijakan ganjil genap kembali diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan bermotor roda empat, dengan tahapan sosialisasi yang dilaksanakan selama sepekan.
Kebijakan tersebut kembali diberlakukan karena adanya peningkatan volume kendaraan lalu lintas di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.
Selanjutnya, sejak Senin, 10 Agustus, polisi mulai melakukan tindakan berupa pemberian bukti pelanggaran (tilang) bagi para pelanggar yang kedapatan melanggar aturan ganjil genap.
Baca Juga: Tujuh Orang Jadi Tersangka Kasus Pelemparan Bom Molotov Kantor PDIP Bogor, Polisi Ungkap Motifnya
Menurut Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo, Dirlantas Polda Metro Jaya, hingga saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui adanya pemberlakuan kembali aturan plat nomor kendaraan ganjil genap pada 25 ruas jalan saat masa PSBB Transisi DKI Jakarta.
Kondisi itu diketahui berdasarkan temuan peningkatan jumlah pelanggar aturan di kawasan perluasan ganjil genap, seperti di Jalan DI Panjaitan dan Jalan Gunung Sahari.
"Saat ini di wilayah-wilayah, masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau itu menjadi kawasan ganjil genap. Kalau kawasan Sudirman - MH Thamrin rata-rata masyarakat sudah tahu itu kawasan ganjil genap. Tapi kalau seperti Kebon Nanas atau DI Panjaitan, dan Gunung Sahari, banyak orang belum tahu," kata Sambodo saat ditemui di kawasan Tanah Abang, pada Senin 24 Agustus 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Belajar di Rumah Pakai Google Classroom, Simak Cara Mudah Menggunakannya
Terkait hal itu, Sambodo kembali mengingatkan masyarakat bahwa aturan ganjil genap sudah kembali diterapkan meski kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung di Ibu Kota.
