-
Sabtu, 18 Mei 2024 -
Network
-
Network
“Penyelenggaraan dan pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan berikut,” kata Afifuddin.
Dia juga mengungkapkan bahwa seharusnya partai politik serta bakal calon kepala daerah mampu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
“Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa. Arak antarpendukung bakal pasangan calon juga tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran,” jelasnya.
Sementara terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, di antaranya sanksi administratif dan sanksi pemidanaan.
Baca Juga: Masih Temukan Pelanggaran, Captain America dan Ant Man Turun ke Pasar Imbau Warga Pakai Masker
“Ada dua hal, yang pertama sanksi administratif. Kedua, sanksi pidana. Nanti Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk penjatuhan sanksi,” kata Abhan.
Selain itu, Abhan juga memaparkan lebih rinci mengenai sanksi administratif yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020.
“Tentu bentuknya yakni rekomendasi kepada KPU. Kemudian KPU yang akan berkoordinasi dengan kami lebih lanjut sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap bakal pasangan calon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan,” kata Abhan menambahkan.
Selain sanksi administratif, ada pula sanksi berupa hukuman pidana yang merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina.
Baca Juga: DKI Jakarta Tawarkan Lima Proyek Invetasi kepada Singapura, Anies Baswedan: Kami Beri Dukungan Penuh
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: PMJ News
