Network
Ia juga mengingatkan potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD pada masa pilkada saat ini. Menurut dia, ada lebih dari 30 persen petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah.
Ia mengatakan tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD sebagai pemegang saham, tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan.
Jika kasus korupso itu terjadi, ia meminta agar tidak ragu untuk melaporkan kepada penegak hukum.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Polisi Merazia Orang yang Pakai Masker Scuba dengan Hukuman Denda dan Tes Swab?
"Semua pegawai yang bekerja di perbankan, harus mempunyai integritas yang tinggi," ucap Alex.
Ia mencontohkan dalam pemberian kredit sering kali terjadi gratifikasi dari debitur kepada pegawai dan dampaknya di masa depan pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet.
Oleh karena itu, ia meminta dibuatkan regulasi tegas yang melarang pegawai menerima sesuatu. Selain itu, BPD dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana untuk memonitor secara dini adanya penyimpangan pegawai.
Baca Juga: Sampaikan Kondisi Terkini Usai Terpapar Covid-19, Joy Tobing: Virus Ini Seperti Alien
Sementara itu, Ketua Umum Asbanda Supriyatno menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik "prudential banking" dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD se-Indonesia dengan bekerja sama kepada KPK.
"Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi dan revitalisasi "whistleblowing system" dapat digunakan BPD seluruh Indonesia sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pejabat di lingkungan BPD," ujar Supriyatno.
