Network
PR BEKASI - Setelah RUU Cipta Kerja positif akan terus maju menjadi Undang-undang dan akan disahkan pada rapat paripurna Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang, sekumpulan serikat atau federasi buruh sepakat akan melakukan aksi mogok besar-besaran.
Aksi mogok nasional tersebut rencananya akan dilakukan oleh buruh secara serempak selama tiga hari mulai dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020.
Meski digadang-gadang akan menjadi mogok massa tersebar dan merata di Indonesia, empat serikat buruh memilih untuk menolak seruan aksi.
Baca Juga: Keberpihakan RUU Ciptaker Dipertanyakan, Pakar Politik: ‘Menginjak’ Asas Keadilan Jika Disahkan
Meski memiliki tujuan yang sama dalam hal kepentingan untuk kebaikan seluruh buruh, namun langkah yang diambil dalam perjuangannya tidak harus sama.
Empat serikat buruh yang menempuh jalur perjuangan berbeda itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), dan Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
Pernyataan sikap penolakan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepastian sikap kepada buruh dalam menanggapi situasi terkini.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Terbaru di Iflix yang Bisa Kamu Tonton di Rumah
Dalam poin-poin pernyataan keempat serikat seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 5 Oktober 2020, seperti advokasi serikat pekerja sosial Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis, kirim surat massal bersama, audiensi ke pemerintah dan DPR RI, aksi unjuk rasa, publikasi media, menyuarakan kritik soal substansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan hingga pengawalan terhadap proses perjuangan agar sesuai dengan harapan buruh.
Secara prinsip, serikat buruh terus mengoreksi dan menolak segala kebijakan yang merugikan rakyat, khususnya para pekerja dalam ini termasuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Selain itu, penolakan ini didasari pertimbangan terhadap situasi pandemi saat ini yang memiliki dampak terhadap sektor ekonomi dan berbahaya bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Masih di Bawah 'Jajahan' Prancis, Wilayah yang Banyak Dihuni Keturunan Indonesia Tolak Merdeka
Serikat juga melakukan pertimbangan terhadap situasi dan kondisi ribuan anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK pekerja atau buruh anggota serikat.
Melalui pertimbangan dengan sejumlah poin di atas, keempat serikat bersepakat menyatakan tidak akan ikut aksi mogok nasional.
Karena itu, serikat mengimbau kepada seluruh anggota serikat agar tetap tenang tetapi waspada dengan situasi yang berkembang.
Penolakan seruan aksi tersebut ditandatangani masing-masing pimpinan konfederasi seperti Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Presiden KSARBUMUSI Syaiful Bahri Anshori, dan Presiden KSPN Ristadi.***
