Network
PR BEKASI - Sidang Paripurna DPR terkait pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker yang semula dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020, kini pelaksanaannya dipercepat menjadi hari ini.
Sejak pembahasan RUU Cipta Kerja pada rapat kerja Tingkat I pada Sabtu, 3 Oktober 2020 lalu, Fraksi Demokrat menjadi salah satu fraksi yang dengan tegas menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU).
Karena, Fraksi Demokrat menilai masih banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam lagi, dengan tidak meninggalkan satu pun pihak terkait dengan RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Peringati HUT TNI ke-75, Jokowi: Jika Mau Maju, Ubah Kebiasaan Belanja Jadi Investasi Pertahanan
Tujuannya, agar pasal-pasal yang tertera dalam Omnibus Law Ciptaker itu tetap berpihak terhadap masyarakat, tak terkecuali.
Dan kini, dalam Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan RUU Cipta Kerja, Fraksi Partai Demokrat memutuskan keluar (walk out) dari Rapat Paripurna DPR.
"Kalau begitu, Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab (atas persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU)," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dalam Sidang Patipurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Dipercepat Jadi UU, Fraksi Rakyat Indonesia: Pemerintah Telah Mengkhianati Rakyat!
Sikap Fraksi Demokrat tersebut berawal dari sikap Benny yang menginterupsi agenda selanjutnya yang akan mendengarkan pandangan pemerintah setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU Ciptaker.
