Network
Menurut Indra, dalam konteks tersebut pimpinan rapat bukan menghalangi Fraksi Demokrat berbicara, tapi ingin memberi kesempatan fraksi lain untuk menyampaikan pendapatnya.
“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” tutur Indra Iskandar.
Indra Iskandar menjelaskan, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, sempat ada insiden adu pendapat antara M. Azis Syamsyuddin dengan Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman yang merasa tidak diberikan hak berbicara.
Menurut Indra, saat itu M. Azis Syamsyuddin mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna itu.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Jawa Barat Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2020
Di antaranya, yaitu kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Irwan Fecho, dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.
Indra Iskandar juga menjelaskan, mikrofon di ruang rapat paripurna DPR RI sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan.
Hal itu dilakukan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan supaya rapat berjalan efektif serta terukur dari sisi waktu dan substansi.
“Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu lintas pembicaraan,” ujar Indra Iskandar.***
