Network
PR BEKASI – Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan bahwa dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tidak akan menghapus sejumlah hak cuti para pekerja.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun resmi Instagram Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 6 Oktober 2020, Supratman Andi juga menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja akan menigkatkan perlindungan kepada para pekerja melalui penetapan program jaminan kehilangan pekerjaan yang seluruh preminya dibebani kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Persyaratan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tetap mengikuti UU Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” kata Supratman dalam Rapat Paripurna DPR pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Semprot DPR, Ernest Prakasa: Apalah Kita Ini Bagi Para Pemimpin nan Mulia, Selain Deretan Angka
Lebih lanjut, terkait perlindungan para pekerja dari invansi Tenaga Kerja Asing (TKA), pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah pusat.
Kemudian, pemberi kerjaan orang-perorangan dilarang mempekerjakan TKA dan TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia di perusahaan.
Sementara, Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa klaster Tenaga Kerja menjadi pembahasan yang cukup rumit selama pembahasan di tingkat Panja.
Meski demikian, ia memastikan bawa hasil yang telah dicapai ini akan membuat kenyamanan para pekerja dala bekerja dan memicu percepatan investasi di Indonesia.
Baca Juga: Wawancara Kursi Kosong Terawan Berbuntut Panjang, Najwa Sihab Dipolisikan Relawan Jokowi Bersatu
