Network
PR BEKASI - Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU terus mendapat penolakan masyarakat, para pekerja atau buruh, dan sejumlah tokoh.
Pemerintah dan DPR RI yang turut dalam pengesahan mengungkapkan kebijakan yang dilakukannya merupakan hal yang terbaik yang dilakukan pemerintah sebagai wakil rakyat.
Namun, isu perihal isi UU Cipta Kerja hingga sekarang terus beredar terkait pasal demi pasal ataupun isi dan aturan di dalamnya yang dianggap banyak merugikan masyarakat.
Baca Juga: 18 Anggota DPR Terinfeksi Covid-19, Anies Baswedan: Sudah Saatnya Ditutup
Karena itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi atas kabar bohong di media sosial saat ini terhadap pengesahan UU dalam Rapat Paripurna Senin lalu.
Azis Syamsuddin yang memimpin jalannya rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 202p meminta kepada masyarakat untuk membaca dahulu secara utuh isi UU dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang disebar oleh orang yang dianggap tidak bertanggung jawab.
"Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek (pengecekan) terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks," tutur Azis. seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Rabu, 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Terseret Kasus Berita Bohong karena Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Anji: Gue Bodoh
Azis Syamsuddin meminta pihak Kepolisian segera mengungkap pelaku penyebaran informasi palsu beserta motifnya.
Hal lainnya, Azis Syamsuddin meminta juga agar masyarakat dapat secara bijak menggunakan media sosial karena bisa berakibat fatal jika salah dalam menggunakannya.
"Bijak menggunakan sosial media, jangan sampai kita justru berurusan dengan penegak hukum karena menyebarkan berita yang tidak benar ke publik," kata Azis.
Seperti dijelaskannya terdapat kesalahan informasi yang saat ini beredar terkait berbagai poin seperti contohnya masalah pesangon yang dianggap telah hilang.
Baca Juga: Arus Deras Narasi Penolakan UU Cipta Kerja, Azis Syamsuddin Minta Masyarakat Tak Termakan Hoaks
"Poin-poin yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja seperti uang pesangon, UMP, UMK, dan HMSP yang dikabarkan dihilangkan, itu tidak benar atau informasi bohong," katanya.
Dalam penjelasannya, Azis Syamsuddin mengatakan uang pesangon ada dalam RUU Cipta Kerja dalam Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156.
Disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1), 'dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima'.
Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) yang mengatur pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pengganti hak berdasarkan masa kerja para pekerja.
Baca Juga: Demi Dapatkan Uang Asuransi Orang Tuanya, Pria Ini Tega Mutilasi Ayah dan Ibunya
Sementara, upah minimum tercantum dalam Bab IV 88 ayat (3), Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.***
