Network
PR BEKASI – Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dalam paket Omnibus Law pada Rapat Paripurna oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu mengakibatkan serangan publik kepada DPR RI meningkat.
Salah satu bentuk serangan tersebut adalah peretasan situs DPR RI. Situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dilaporkan tidak dapat diakses pada hari ini, Kamis, 8 Oktober 2020.
Situs yang beralamat www.dpr.go.id tersebut sempat tidak bisa menampilkan halaman seperti biasanya. Namun, terbaru, usai dicek oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 8 Oktober 2020 pukul 14.30 WIB, situs tersebut bisa kembali diakses
Baca Juga: Berbeda Pilihan Politik, Para Lajang di Amerika Serikat Enggan untuk Pacaran
Situs web DPR hanya menampilkan latar belakang warna putih dan tulisan yang menunjukan bahwa halaman website tersebut sedang mengalami kendala.
Sementara itu, muncul video viral yang memperlihatkan situs web DPR diduga diretas. Halaman muka website sempat diubah atau deface oleh hacker.
Video tersebut beredar di platform TikTok dan diunggah oleh akun @donie.chandra. Dalam videonya, nama DPR sempat diubah menjadi 'Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia.' Video TikTok itu sudah mendapatkan 355 ribu disukai.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar membenarkan bahwa situs dpr.go.id tidak bisa diakses. Tetapi, ia membantah jika tak bisanya pengaksesan itu bukan karena down, melainkan banyaknya orang mengakses situs tersebut.
“Teknisinya bilang memang berat dibuka karena banyak sekali yang mengakses,” ungkap Indra Iskandar di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 yang dikutip dari PMJ News.
Baca Juga: Pro Kontra Omnibus Law, Airlangga: UU Ciptaker Mempermudah UMKM dan Membuka Lapangan Kerja
Masih dari keterangan Indra, berdasarkan informasi dari teknisi, situs DPR memang mengalami lonjakan pengunjung. Indra Iskandar mengatakan, situs www.dpr.go.id tersebut sekarang banyak yang mengunjungi lebih dari 2.000 pengguna internet.
“Padahal biasanya kurang dari 100 pengguna internet. Kalau hari ini sampai 2.000,” katanya lagi.
Sebelumnya, serangan pada DPR RI juga sempat dilakukan di market place. Beberapa waktu lalu sempat ramai tentang munculnya penjualan gedung DPR di sejumlah market place dengan harga yang murah.
Baca Juga: Separuh Warga Nagorno-Karabakh Mengungsi Akibat Perang Armenia-Azerbaijan
Namun, kini unggahan tersebut sudah dihapus oleh masing-masing situs e-commerce.
UU Cipta Kerja terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk warganet. Aturan paket Omnibuslaw tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat sehingga mendapatkan penolakan dari beragam pihak.
Penolakan keras terhadap pengesahan UU Cipta Kerja juga terjadi di media sosial Twitter.
Tagar seperti #MosiTidakPercaya, #TolakOmnisbusLaw, #DPRImpostor, #dewanpenghianatrakyat, dan lainnya menghiasi daftar trending topic Twitter Indonesia.***
