Network
"Amarah itu tidak rasional, tapi penyebab lahirnya amarah sangat rasional," ucap Fahri Hamzah.
Dia menilai, pemerintah memang harus tegas, tapi yang lebih penting adalah introspeksi. UU Ciptaker tersebut lahir dengan proses aspirasi yang minim, pemerintah dan DPR abai dialektika.
Baca Juga: Sempat Coba Kelabui, TNI AL Berhasil Giring Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Natuna Utara
Fahri Hamzah mengatakan, sambil membersihkan puing-puing akibat kerusuhan yang terjadi, ada baiknya Mahfud MD mengajak Presiden, Kabinet, dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara.
"Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir, RUU HIP dan RUU Omnibus Law," ujarnya.
Fahri Hamzah melanjutkan bahwa keduanya pernah sama-sama berada di DPR, sehingga Mahfud MD mengetahui maksudnya. Sistem perwakilan yang dikendalikan oleh partai politik, merupakan hal yang tidak sehat.
Baca Juga: Buntut Bentrokan Demonstran dan Polisi di Unisba, Rektor Laporkan Secara Resmi ke Kapolda Jabar
"Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan, dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat, inilah akar kebuntuan," tuturnya.
Lebih jauh, Fahri Hamzah menyampaikan kritikan kepada Partai Politik di PDR yang bersorak sorai karena berhasil keluar sebagai pemenang, karena menurutnya sama-sama tidak aspiratif.
"Inilah proses reformasi yang saya usulkan sejak awal, dan sebagai menteri koordinasi, Polhukan RI selayaknya ini menjadi kajian. Menurut saya ini sangat serius," ujarnya.
