Network
Ia mengatakan ada yang berasal dari massa partai, ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa dikenal sebagai kaum “anarko”.
Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8 Oktober terlibat aksi anarkisme, perusakan fasilitas umum, dan penyerangan terhadap aparat kepolisian.
“Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi ini, karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian,” ujarnya.
“Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8 Oktober dan aksi-aksi lanjutannya,” tuturnya melanjutkan.
Baca Juga: Minta Provinsi Lain Mencontoh, Jokowi Apresiasi Penanganan Covid-19 di Jatim dan Sulawesi Selatan
Boni melanjutkan bahwa ada kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan dalam Pilkada 2020 dan persiapan Pemilu 2024.
Ia menuturkan kalau electroral thresthold nanti dinaikan ke 7 persen, maka partai oposisi ada yang terancam punah, mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.
Selain itu, menurutnya ada kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, mereka bertugas untuk menaikan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 2024.
Oleh karena itu, banyak aktor yang bermain dalam aksi ini, tetapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, hanya sekarang menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.
Baca Juga: Jakarta PSBB Transisi, 10 Aktivitas Kembali DIbuka Mulai dari Bioskop Hingga Tempat Ibadah
