Network
Sebelum membahas mengenai UU Cipta Kerja, ia juga menuliskan bahwa ia bukanlah ahli hukum, sehingga apa yang dibahasnya adalah berdasarkan pemahamannya.
Pendapatnya ini bisa benar dan bisa juga salah, namun ia menyatakan jika dibaca dengan seksama, pasal-pasalnya itu sangat jelas sehingga orang awam pun bisa memahami dan mendapat gambaran apakah isu yang beredar itu benar atau tidak.
Pada unggahannya ini, ia membahas mengenai beberapa substansi UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat dan meluruskannya.
Salah satu yang dibahas adalah mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ramai dibahas publik dan dinilai merugikan tenaga kerja.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik di Bekasi Hari Ini Selasa 13 Oktober 2020, Dua Wilayah Akan Terdampak
“Menurutku ini poin positif ya CMIIW. DI UU Cipta Kerja, ada pasal di mana ketika PKWT selesai bekerja (pasal 61 huruf b dan c, pasal 61 A) mereka dapat kompensasi. Sebelumnya di UU Tenaga Kerja yang ada hanya ganti rugi ketika kontrak diputus, tapi gak dipikirkan kompensasi begitu PKWT kelar bekerja,” tulisnya.
Selain mengenai PKWT, ia juga membahas mengenai outsourcing, masalah cuti, gaji yang tidak diberikan ketika hamil, pesangon, waktu kerja, dan yang lainnya.
Tsamara Amany menegaskan bahwa demo adalah hak warga negara dan ia mendukung segala bentuk aksi maupun demonstrasi, sebab itu adalah esensi dari demokrasi. Masyarakat harus diberi ruang memprotes apa yang dinilai tidak sesuai aspirasi.
Meski demikian, ia mengharapkan bahwa demonstrasi dilakukan tanpa perusakan fasilitas publik karena fasilitas publik adalah milik kita semua.
Baca Juga: Pekan Kedua Oktober, Telur Ayam, Cabe Merah, dan Bawang Putih di Jawa Barat Alami Kenaikan
