Ekonomi Terdampak Pandemi, Pilkada 2020 Berpotensi Dibayangi Money Politic 'Senyap'

PR BEKASI - Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini berpotensi menimbulkan pelanggaran berupa money politic atau politik uang.
 
Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof Dr Eko Prasojo, mengatakan hal tersebut akan terjadi secara sembunyi-sembunyi karena adanya kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi.
 
Dirinya menambahkan, Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang juga dapat berpotensi memberikan dampak di antaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat karena faktor pandemi.

Baca Juga: Kurangi Angka Putus Sekolah di Jateng, Ganjar Pranowo Luncurkan Sekolah Virtual

“Pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural semata; tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal," kata Eko Prasojo, dalam keterangannya pada Selasa, 13 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs berita Antara.
 
Namun pada sisi lain, katanya, jika Pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada pjs kepala daerah tidak dapat membuat keputusan strategis.
 
Di antaranya tentang pemakaian dana negara, organisasi, SDM, program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020 hingga terjadi penundaan berbagai program pembangunan.
 
Ia juga menyebutkan bahwa terbuka opsi Pilkada tidak langsung oleh DPRD berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Bekasi Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2020, Catat Syaratnya 

"Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar dia, yang juga merupakan dekan FIA UI.
 
Sementara itu guru besar FISIP UI, Prof Dr Valina Singka Subekti, mengatakan Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.
 
Setidaknya terdapat 715 pasangan calon, 106 juta lebih pemilih, ratusan ribu TPS, dan jutaan petugas KPPS. Pilkada dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, ekonomi, dan kultural.
 
Pilkada diharapkan bukan hanya sekadar ritual prosedural elektoral tetapi pilkada harus dapat menjamin lahirnya kepala daerah yang berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah-daerah.

Baca Juga: Meski Tradisional, 4 Manfaat Beras Kencur Ini Tidak Perlu Anda Ragukan untuk Kecantikan Wajah

Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi COVID-19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?
 
Prof. Valina membuka opsi untuk melakukan penundaan, yaitu opsi penundaan serentak ataupun penundaan secara parsial.
 
Menurutnya, selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran COVID-19 seperti menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat dan inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara.
 
Selain itu, opsi lainnya adalah perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik, pemungutan suara via pos, atau kotak suara keliling.

 Baca Juga: Lowongan Kerja PT Geo Dipa Energi Buka Kesemoatan 4 Posisi, Cek Persyaratan yang Dibutuhkan

Inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan, serta memberi pemahaman pada petugas pemilu dan pemilih mengenai pilkada dengan protokol kesehatan.
 
"Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko," ujar dia.***