Network
PR BEKASI – Disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu, menuai pro dan kontrak terkait beberapa pasal yang tertuang di dalamnya.
Aksi unjuk rasa lantas terus berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya aliansi buruh dan mahasiswa di berbagai daerah.
Bahkan, "Mosi Tidak Percaya" kepada pemerintah menjadi salah satu slogan saat demonstrasi di lapangan atau Kampanye (tagar) di media sosial.
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar Kamis 15 Oktober, Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai, jargon "Mosi Tidak Percaya" yang diserukan demonstran dalam aksi menolak Omnibus seperti ungkapan "Jaka Sembung Naik Ojek, Enggak Nyambung Jek".
"Ini (Mosi Tidak Percaya) seperti ungkapan 'Jaka Sembung Naik Ojek, Enggak Nyambung Jek'. Mosi tidak percaya ini berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial," kata Hasanuddin, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Kamis, 15 Oktober 2020.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, kalimat "Mosi Tidak Percaya" yang disuarakan demonstran juga tidak dapat melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Tawarkan Beragam Kategori, Zoom Luncurkan Layanan Dua Paket Berbayar OnZoom
Sebab, kata dia, sistem presidensial memiliki mekanisme yang berbeda dari sistem parlementer jikalau memang ingin melengserkan presiden.
