-
Kamis, 9 Mei 2024 -
Network
-
Network
Namun, sejak diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun lalu, Prabowo Subianto menyangkal melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Dia juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Donald Trump berupaya untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia.
Baca Juga: Bicara Demo Omnibus, dr Tirta: kok Sampeyan Berani-beraninya Keluarkan Pengesahan di Kala Pandemi?
Amnesty International bersama pendukung hak asasi lainnya, mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang telah memberikan visa untuk Prabowo Subianto.
Setelah sebelumnya memberikan penolakan sejak tahun 2000, termasuk ketika putra Prabowo Subianto lulus dari Universitas Boston.
Pada tahun 2012, Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia ditolak saat mengajukan visa AS, karena tuduhan dirinya telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia Soeharto pada tahun 1998.
Baca Juga: Berharap Suaranya Didengar Pemerintah dan DPR, GBJ Berkomitmen Tidak Akan Aksi dengan Anarkistis
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia bersama beberapa pihak lainnya, menyampaikan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo.
Melalui surat tersebut, mereka mengungkapkan keprihatinan mengenai pemberian visa oleh Kementerian Luar Negeri untuk Prabowo Subianto.
Keputusan Kementerian luar negeri AS secara mendadak baru-baru ini untuk mencabut larangan atas Prabowo Subianto, dinilai sebagai pembalikkan total dari kebijakan AS yang telah berdiri selama 20 tahun.
Editor: Puji Fauziah
Sumber: ANTARA
