-
Minggu, 19 Mei 2024 -
Network
-
Network
Menjadi pertimbangan Dapenas adalah kondisi perekonomian di tengah pandemi, diakui berdampak kepada kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak para pekerja/buruh dalam hal pengupahan.
Artinya surat itu juga dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan keberlangsungan kerja bagi pekerja/buruh serta menjaga keberlangsungan usaha di masa pandemi COVID-19.
Baca Juga: Tak Ingin Rakyat Indonesia Jadi Kelinci Percobaan, Fadli Zon Tolak Suntik Vaksin November Mendatang
"Disamping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah," kata Ida Fauziyay seperti diberitakan pada akun instagram Kemnaker.
Dikatakan lebih lanjut oleh Menaker bahwa pemerintah tidak asal dalam membuat ketetapan, melainkan telah membuat langkah-langkah terbaik yang telah dilakukan.
"Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan," katanya.
Baca Juga: Erick Thohir Kembali Angkat Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Joman: Masih Banyak Copet-copet BUMN
Surat edaran penetapan upah tersebut sebelumnya telah diteken oleh Menaker pada 26 Oktober lalu, dan akan ditujukan kepada para Gubernur agar dapat menyesuaikan penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 yang tetap sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
Selanjutnya ketetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 akan diumumkan resmi oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir 31 Oktober 2020.***
Editor: Puji Fauziah
Sumber: ANTARA
