Pemerintah Cenderung Berbuat Otoriter, Refly Harun: Lawan-lawan Politik Dibungkam Pasal Karet UU ITE

- 28 Oktober 2020, 17:10 WIB
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun. /YouTube/ Refly Harun

Baca Juga: Tampilkan Adegan Syur di Foto Profil, Instagram Kecamatan Rawalumbu Bekasi Diretas

"Negara tidak semestinya menghukum atau memenjarakan orang yang tidak jahat dan bukan kriminal. Kalau berbeda pendapat, itu bagian dari demokrasi," ujar Refly Harun.

Dirinya pun menyarankan, agar Jokowi menggarisbawahi pernyataan Jimly Asshiddiqie itu.

"Jadi keprihatinan Prof. Jimly Asshiddiqie ini harusnya digarisbawahi oleh Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di republik ini," ucap Refly Harun.

Baca Juga: PPP Bajak Sandiaga Uno dari Gerindra, Pengamat Sebut Bukan Karena Krisis Kader Apalagi Finansial

Meski banyak yang menganalisis bahwa Jokowi tidak mengontrol semuanya, dan sesungguhnya oligarki-oligarki di luar kekuasaan yang bekerja dan beroperasi untuk membungkam lawan-lawan politik.

Namun, saat ini timbul anggapan bahwa hanya orang-orang yang pro pemerintah yang bebas berpendapat.

"Akhirnya hanya orang-orang yang pro pemerintah saja yang bebas mengeluarkan kritik, bebas menghina, bebas mengata-ngatai," ujar Refly Harun.

Baca Juga: Cek Fakta: Timses Gibran Rakabuming Dikabarkan Aniaya Seorang Wanita dan Menyekapnya di Hotel

Dirinya pun berharap agar pemerintah lebih menghargai perbedaan yang terjadi saat ini.

Halaman:

Editor: Puji Fauziah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x