Network
PR BEKASI - Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja kemarin oleh DPR telah menambah daftar UU kontroversial pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Berikut adalah tiga UU kontroversial pada era kepemimpinan Jokowi, yakni UU KPK yang disahkan pada tanggal 17 September 2019, UU Minerba yang disahkan pada 13 Mei 2020, dan UU MK yang disahkan pada 1 September 2020.
Hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan DPR, terlihat jelas bahwa masyarakat menolak pengesahan tersebut tapi DPR seolah bersikap acuh tak acuh.
Ahli hukum tata negara Refly Harun seolah tak kuasa menahan rasa kesalnya kepada DPR RI saat ini, dirinya lalu membuat pertanyaan, "DPR sadar gak kalau dia mewakili kepentingan rakyat, saya khawatir jangan-jangan dia gak sadar?"
Baca Juga: Para Politisi Diduga Mainkan Impor Holtikultura, Fadli Zon: Bentuk Pengkhianatan terhadap Petani
Menurutnya, walaupun dalam DPR ada performa kelompok dan perorangan, namun tetap sebagai perorangan harus bisa mewakili rakyatnya.
"Tapikan secara individual dia yang mewakili kepentingan rakyat, tidak peduli apakah dia memilih atau tidak rakyat itu, yang penting kalo saya misalnya berasal dari Dapil Jakarta Barat, saya orang Jakarta Barat boleh dong ngadu ke dia, itu sadar gak kira-kira temen-temen DPR itu," tutur Refly Harun.
"Jangan-jangan dia merasa gak sadar ketika misalnya ada rakyat yang datang, paling dia mengatakan 'oh gitu ya, ya kamu lapor dong ke polisi', jangan-jangan begitu dia ngomong bukannya diagregasi kepentingannya," ucap Refly Harun menambahkan
Lalu dalam kesempatannya berdialog dengan Akbar Faizal yang juga merupakan mantan Komisi V DPR, Akbar Faizal pun lantas melontarkan langsung pertanyaan yang sama, "Kayaknya Anda sudah tidak percaya pada DPR ya?"
