Network
PR BEKASI - Pada Rabu, 11 November 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan anugerah Bintang Mahaputra kepada sejumlah tokoh, di antaranya enam hakim Mahkamah Konstitusi.
Pemberian tersebut dianggap oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menyalahi etika politik dan pemerintah.
Oleh karena itu, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana meminta agar hakim MK mengembalikan penghargaan yang telah diterimanya itu.
Baca Juga: Hadirkan Inovasi Bunga Tanjung, RSUD Tarakan Jakarta Beri Kepastian Kepada Korban Kekerasan
"Saya berpendapat sebaiknya hakim MK dapat menolak penghargaan ini atau mengembalikan penghargaan," kata Arif seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Sabtu, 14 November 2020.
Selain itu, menurut Arif, pemberian penghargaan tersebut juga dianggap melanggar etika kehidupan berbangsa.
"Saya berpendapat tindakan presiden melanggar TAP MPR No. VI MPR 2001 tentang Etika kehidupan Berbangsa khususnya terkait etika politik dan pemerintahan," katanya.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati juga ikut mempertanyakan pemberian penghargaan tersebut, menjadi sorotannya adalah di antara 6 hakim tersebut ada nama Arief Hidayat yang sempat dua kali dikenai sanksi.
Baca Juga: 6 Hakim MK yang Sedang Urus UU Cipta Kerja Diberikan Bintang Mahaputera, Refly: Ini Patut Dicurigai
