Network
PR BEKASI - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menanggapi buku bacaan yang diunggah Anies Baswedan di akun Instagram dan Twitter miliknya.
Melalui cuitannya, Ferdinand mengapresiasi buku yang tampak sedang dibaca Anies berjudul "How Democracies Die" karya Levitsky dan Ziblat.
Buku yang sempat membuat warganet mengaitkan dengan suasana perpolitikan akhir-akhir ini yang sedang menghangat.
Baca Juga: Kritik TNI yang Copot Baliho HRS, Fadli Zon: Isi Balihonya Bagus, Kenapa Banyak yang Kepanasan?
Hal itu terlihat dalam kolom komentar unggahan milik Anies, karena banyak dari warganet berspekulasi tentang sindiran atau kode yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu.
Namun Ferdinand dalam keterangannya mengatakan bahwa matinya demokrasi karena adanya politik identitas dan hal-hal terkait keagamaan.
"Bacaanmu bagus pak Gub. Demokrasi mati salah satunya karena politik identitas, jualan Tuhan, Surga, Ayat dan Mayat," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3, Minggu, 22 November 2020.
Baca Juga: Kritik TNI yang Copot Baliho HRS, Fadli Zon: Isi Balihonya Bagus, Kenapa Banyak yang Kepanasan?
Lebih lanjut, Ferdinand mengaitkan unggahan itu dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dengan adanya kesalahan dalam demokrasi Indonesia saat ini.
Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan terbuka dan baik-baik saja. Hal itu terbukti karena ada kegiatan unjuk rasa dan pemilihan kepala daerah pada tahun ini yang akan berlangsung pada 9 desember 2020 mendatang.
Seperti diketahui bahwa unjuk rasa merupakan bentuk demokrasi di indonesia yang sesuai dengan UU terkait kebebasan berkumpul, berserikat untuk menyuarakan pendapat.
Baca Juga: Bentuk Feses Bisa Jadi Petunjuk Bagaimana Kondisi Kesehatan Usus
"Topiknya sama2 Demokrasi..!! Ada apa dengan Demokrasi? Semua baik2 saja dan Demokrasi berjalan terbuka. Ramainya unjuk rasa dan pilkada serentak 2020 menunjukkan Demokrasi Hidup dan baik," cuit Ferdinand Hutahaean.
Kemudian Ferdinand melanjutkan tulisannya dengan menolak adanya upaya untuk melakukan Pilkada pada tahun 2022.
Usulan menjadi 2022 itu merupakan usulan dengan maksud agar tidak membebani kerja Komisi Pemilihan Umum pada 2024 mendatang jika mengadakan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dalam waktu yang sama.
Baca Juga: Bahas Ormas dan Orpol, Jimly Asshiddiqie: Aturannya Perlu Dipertegas dan Direvisi dengan Omnibus Law
"Demokrasi besar 2024 akan kita songsong, TOLAK UPAYA USULAN LAKUKAN PILKADA 2022." ujar Ferdinand Hutahaean.***
