Berkat Kebijakan Dua Menteri Ini di Masa Lalu, Kini Kaum Santri Bisa Duduki Posisi Penting di Pemerintahan

PR BEKASI – Menteri koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD beberkan dua tokoh penting di balik kesuksesan sejumlah santri menduduki jabatan penting di pemerintahan. 

Mahfud MD menyebutkan bahwa pada awal 1950-an, Menteri Agama (Menag) Wahid Hasyim (NU) dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Mendikjar)  Bahder Johan (Masyumi)  membuat kebijakan sekolah umum dan sekolah agama mempunyai "civil effect" yang sama.

Namun pada akhir 1970-an sampai dengan 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud

Mahfud menuturkan, ketika di masa sekarang busana muslim diperbolehkan dipakai di sekolah, maka jangan sampai ada kewajiban siswi non muslim memakai jilbab. 

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini tengah viral video pemaksaan siswi non muslim dipaksa memakai jilbab di Sumatera Barat. 

“Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah,” kata Mahfud MD dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @mohmahfudmd, Minggu, 24 Januari 2021.

Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 24, 2021

 Menurut Mahfud, pendidikan sekolah dasar di akhir 1980an terasa ada diskriminasi terhadap orang Islam.

Akan tetapi berkat perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah hal itu pun berhasil dihilangkan