Network
PR BEKASI – Menteri koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD beberkan dua tokoh penting di balik kesuksesan sejumlah santri menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Mahfud MD menyebutkan bahwa pada awal 1950-an, Menteri Agama (Menag) Wahid Hasyim (NU) dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Mendikjar) Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan sekolah umum dan sekolah agama mempunyai "civil effect" yang sama.
Namun pada akhir 1970-an sampai dengan 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud
Mahfud menuturkan, ketika di masa sekarang busana muslim diperbolehkan dipakai di sekolah, maka jangan sampai ada kewajiban siswi non muslim memakai jilbab.
Baca Juga: Gelar Pesta Tanpa Prokes di Masa Pandemi, WNA Asal Rusia Dideportasi Imigrasi Bali
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini tengah viral video pemaksaan siswi non muslim dipaksa memakai jilbab di Sumatera Barat.
“Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah,” kata Mahfud MD dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @mohmahfudmd, Minggu, 24 Januari 2021.
Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 24, 2021
Menurut Mahfud, pendidikan sekolah dasar di akhir 1980an terasa ada diskriminasi terhadap orang Islam.
Akan tetapi berkat perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah hal itu pun berhasil dihilangkan
Baca Juga: Sebut Jokowi dan PDI-P Rasis pada Orang Papua, Natalius Pigai: Mau Bantah?
“SD akhir 1980-an di Indonesia terasa ada diskriminasi terhadap orang Islam. Tapi berkat perjuangan yang kuat dari NU Muhammadiyah dan lain-lain, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat,” ujar Mahfud.
Lanjutnya, awal 1990, berdirilah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus-kampus
“Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan,” ucap Mahfud MD.
Menurutnya, berkat kebijakan penyetaraan sekolah yang dilakukan Menag Wahid Hasyim dan Mendikjar Bahder Johan lahirkan para santri yang menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Baca Juga: Bongkar Cerita ‘Kelam’ Pendidikan di Indonesia Terhadap Orang Islam, Mahfud MD: Kita Protes Keras
“Kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang menunjukkan hasilnya,” ujar Mahfud.
“Pejabat-pejabat tinggi di Kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan POLRI, banyak diisi oleh kaum santri,” ucapnya.
Mahfud menyebut dua tokoh itu sebagai muslim moderat dan inklusif.
“Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif,” tutur Mahfud.***
