Luncurkan Program Sekolah Penggerak, Nadiem Makarim: Dirancang untuk Wujudkan Pelajar Pancasila yang Beriman

PR BEKASI – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara resmi telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin, 1 Februari 2021.
 
Lebih lanjut menurut Mendikbud mengatakan, bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan katalis demi mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia.
 
Visi ini tentunya yang berfokus pada pengembangan hasil dari belajar para siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.

Baca Juga: Akibat Pasokan Langka, Harga Cabai Rawit Merah Hingga Ikan di Pasar Tradisional Melonjak Naik

“Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Nadiem Makarim, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Kemdikbud, Selasa, 2 Februari 2021.
 
“Melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global,” sambungnya.
 
Ia pun mengungkapkan, Program Sekolah Penggerak ini akan terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru sampai kepala sekolah.
 
Kualitas siswa nantinya diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

Baca Juga: Jelang Semifinal Coppa Italia vs Inter Milan, Andrea Pirlo Ingin Juventus Balas Kekalahan dari Antonio Conte 

“Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,” ujar Mendikbud.
 
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori yang juga turut hadir dalam peluncuran ini mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak melalui empat arahan.
 
Pertama, Kemendagri meminta kepada pemerintah daerah (pemda) segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh.

Baca Juga: Nekat Selundupkan Sabu dalam Pisang ke Lapas IIB Sukabumi, Dua Pelaku Diringkus Kepolisian 

Kemudian, membuat kebijakan daerah sebagai upaya tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
 
Selanjutnya, melalui dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak.
 
Serta, tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.
 
“Ini perlu kolaborasi, pembinaan, dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” tutur Hudori.

Baca Juga: Nasabah Cemaskan Dana Miliknya di Tiga Bank Syariah BUMN Usai Dimerger, Begini Penjelasan Pihak Bank 

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda juga mengapresiasi Program Sekolah Penggerak yang diluncurkan oleh Kemendikbud.
 
“DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait Program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” ujarnya.
 
Tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak.
 
“Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” kata Nadiem Makarim.***