Network
PR BEKASI - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Makarim di tengah pandemi COVID-19 terus disorot oleh masyarakat luas.
Menteri jebolan bos ojek online decacorn di Indonesia tersebut dinilai hanya cerdas di bidang usaha transportasi daring Gojek, namun tidak di Kementerian yang dipimpinnya.
Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin yang melihat kinerja Nadiem Makarim tidak beres atas karut-marut pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang merugikan siswa dan orang tua siswa.
Baca Juga: Anggaran Covid-19 Baru Dipakai 19 Persen, Cak Imin: Maksimalkan untuk Kemakmuran Rakyat
"Jika Kementerian tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya," kata Ujang di Jakarta seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Selasa, 4 Agustus 2020.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini mendesak agar Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya, lantaran tidak becus untuk memerdekakan dan mencerdaskan anak bangsa.
"Karena itu tak aneh dan tak heran, jika Kemendikbud banyak yang tak jelas kebijakannya," katanya menegaskan.
Diketahui, kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan melalui daring, dirasa memberatkan orang tua siswa.
Baca Juga: Beri Izin Dana BOS untuk Dijajankan Kuota Internet, DPR: Kami Akan Panggil Nadiem Makarim
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan, banyak masyarakat yang kewalahan menyediakan akses internet bagi anak-anaknya.
Ubaid mengungkapkan, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kuota internet masih menjadi barang yang mahal. Masyarakat masih banyak yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan akses internet untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Nadiem Makarim sendiri mengakui bahwa banyak tantangan dihadapi dalam PJJ di masa pandemi COVID-19 ini.
"Pertama adalah penyediaan sarana pembelajaran, kedua adalah pengadaan kuota, ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, dan keempat adalah penerapan pendidikan karakter," kata Nadiem Makarim saat mengunjungi sejumlah sekolah di Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 30 Juli 2020.
Baca Juga: Foto Viral Jenazah Pasien Covid-19 Berdaster Berpolemik, MUI Beri Penjelasan
Menjawab tantangan tersebut, Nadiem Makarim menyatakan berkomitmen memperbaiki kualitas jaringan.
Sementara itu, dari sisi kurikulum, Kemendikbud menjawab bahwa dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.
"Model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas, jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka. Lakukan yang terbaik untuk anak. Ketika saya melihat institusi sudah melakukan yang terbaik untuk anak, saya menghargai kreativitas tersebut," kata Nadiem Makarim ketika mengunjungi SMA Regina Pacis, Bogor.
Baca Juga: Puan Maharani Dorong Kerja Sama Indonesia-Turki, Berharap Vaksin Covid-19 Segera Ditemukan
Selain itu, Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan PJJ. Dia mengklaim itu bukanlah kebijakan Kemendikbud.
Justru, kata Nadiem Makarim, sedang diupayakan bersama adalah bagaimana mengembalikan pembelajaran ke sekolah dengan memastikan keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga pendidikan.***
