Network
PR BEKASI - Doktor sosiolog politik, Arief Munandar mengaku kecewa dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tak akan melanjutkan program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun ini.
Ida Fauziyah menyampaikan, program BSU memang tidak dimasukkan lagi ke dalam anggaran APBN 2021 sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk tahun ini.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungkapnya
Baca Juga: Ajak Siswa Hormati Perbedaan, Gus Yaqut: Agar Tidak Berlaku Semena-mena Atas Nama Kebebasan Agama
Pernyataan tersebut membuat Arief Munandar tambah yakin bahwa kas negara saat ini berangsur tipis bahkan sudah tidak ada lagi.
"Yang gua khawatirkan, pencabutan BSU ini semakin mengkonfirmasi bahwa kas pemerintah atau kas negara semakin tipis, bahkan mungkin udah kosong," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Rabu, 3 Februari 2021.
Apalagi sebelumnya, kata Arief Munandar, kita telah mendengar kabar bahwa pembayaran gaji para ASN di berbagai daerah juga mengalami kemacetan, yang seharusnya di awal bulan tanggal 1 bisa terlambat ke tanggal 28.
Walaupun banyak penjelasan yang mengatakan, ini karena perubahan sistem, masalah administrasi, dan seterusnya, dirinya mengaku bingung karena kalau itu perubahan sistem mengapa terjadi di beberapa daerah sekaligus.
Baca Juga: Nenek Tua Penjual Bensin Buat Budiman Sudjatmiko Menangis: Aku Ingin Nangis, Cukup, Mbah
"Ini kan wajar kalau menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan ada persoalan pada ketersediaan dana, apalagi kita tahu selama ini pemerintah sangat mengandalkan utang, bagaimana pun ini fakta ya," ujarnya.
"Jadi wajar kalau kita bertanya, apakah pencabutan bantuan subsidi upah BSU ini atau BLT upah ini merupakan sinyal dari semakin sulitnya mencari sumber utang? Ini pertanyaan yang tentu pemerintah harus jawab," sambungnya.
Lebih lanjut, pencabutan BSU atau BLT upah ini menurut Arief Munandar sangat amat disayangkan, padahal tahun lalu Airlangga Hartarto sempat memberi sinyal bahwa program BSU diperpanjang hingga 2021.
"Berdasarkan hasil rapat kemarin dengan Bapak Presiden, ini akan dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin akan kita pertimbangkan enam bulan yaitu kuartal I dan II," kata Airlangga Hartarto dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual, 10 September 2020.
Baca Juga: 10 Pesta Gol di Liga Inggris yang Bikin Terkejut, Terbaru Kemenangan Telak MU Atas Southampton
Namun ternyata, ungkap Arief Munandar, BSU berakhir di Desember 2020 kemarin, BLT upah ini menyasar 12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan masing-masing 2,4 juta per orang,
"Jadi kalau kita hitung-hitung nih total dananya adalah 29,76 triliun," ujar Arief.
"Nah jika diasumsikan, kalau setiap pekerja yang sebelumnya dapat BLT upah ini katakan menanggung tiga orang anggota keluarga, berarti satu keluarga itu empat orang, maka jumlah yang terdampak dari kebijakan pencabutan BSU ini berjumlah 49,6 juta jiwa, itu dahsyat menurut gua," sambungnya.
Walaupun Ida Fauziyah menyampaikan akan menggantinya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.
Arief Munandar mengaku gagal paham, kenapa BSU yang dihilangkan sementara segala macam program tadi, skilling, upskilling, reskilling, lewat kartu Pra Kerja, vokasi, BLK, dan lain-lain tetap dipertahankan.
"Maksud gua gini loh, kalau pun harus memilih, masa iya bagi pemerintah yang merupakan kumpulan orang-orang cerdas gak bisa memahami," ujarnya.
"Sesusah itu kah untuk mengerti bahwa yang dibutuhkan oleh para pekerja dan keluarganya saat ini adalah uang tunai, cash, untuk makan, untuk bisa bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang begitu kuat begini, pelatihan-pelatihan tadi menurut gua nice but not urgent, emang dengan pelatihan terus mau ngapain gitu?," sambungnya.
Karena menurutnya, isunya saat ini adalah soal makan untuk hari ini dan besok, pelatihan tidak akan menjawab persoalan tersebut.
Baca Juga: Ajak Siswa Hormati Perbedaan, Gus Yaqut: Agar Tidak Berlaku Semena-mena Atas Nama Kebebasan Agama
Sebelumnya diberitakan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi ini bagi angkatan kerja.
Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ida Fauziyah, pada masa pemulihan ekonomi ini Kemnaker juga fokus pada peningkatan daya saing angkatan kerja seperti skilling dan upskilling, maupun pekerja yang terdampak pandemi (reskilling) dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru," ungkapnya.***
