Baca Juga: Pejabat Kemensos Beli Sapi Kurban Pakai Duit Korupsi, Yan Harahap: Astaghfirullah, Sungguh Terlalu
Kemudian, Kemensos akan menggabungkan data dari pemda dengan kementerian ini dan Kemendagri. Jadi, ini akan menjadi data tunggal.
"Semoga bisa menyalurkan di pekan keempat," ujar Risma, sebagaimana diberitakan Depok.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Mensos Tri Rismaharini ‘Tidurkan’ 21,1 juta DTKS, Bansos Diharapkan Tepat Sasaran".
Kemensos mengundang perguruan tinggi memberikan saran tentang penerima bansos. Dari hal ini diharapkan bansos bisa diberikan kepada penerima bansos yang pantas.
"Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial," katanya.
Baca Juga: Polisi Temukan Adanya Unsur Tindak Pidana dalam Kebakaran Tangki Minyak di Balongan Indramayu
Kemensos telah mendatangi 10 provinsi untuk memperbaiki DTKS. Kebijakan ini melibatkan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pusdatin Kemensos.
"Ketika kami jemput bola, ada progres. Ternyata, kenapa selama ini tidak melakukan perbaikan data, mungkin karena cara mengirim ke engine-nya tidak bisa," ucap Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Nurul Farijati.
Ke-10 provinsi tadi yakni Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Kemudian, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat.
Baca Juga: [Hoaks atau Fakta]: Benarkah Dirjen Kemendikbud Hilmar Farid adalah Otak Baru PKI?