Network
PR BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk 15 satuan tugas (satgas) khusus di bawah kedeputian Pencegahan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai program pemerintah dalam menangani COVID-19.
Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, di bidang pencegahan, KPK sebagai 'trigger mechanism' dengan melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat pusat dan daerah.
“KPK membentuk total 15 satgas khusus pada Kedeputian Pencegahan," kata Lili dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020 bersama dengan 3 pimpinan KPK lain yaitu Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2020.
Baca Juga: Tidak Makan dan Minum Berhari-hari, Remaja Ini Kecanduan Game Online Hingga Tewas
Dirinya menuturkan, satgas bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tim melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19 dan bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait kegiatan 'refocusing' dan realokasi anggaran yang dilakukan Kementerian dan Lembaga.
Tim satgas tersebut juga ikut melakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada masa darurat.
Sedangkan di tingkat daerah, menurutnya, KPK akan memberdayakan 9 satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) serta Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendampingi pemerintah daerah dalam proses "refocusing" kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19.
Baca Juga: Cek Fakta: Pakaian Adat Tiongkok Dikabarkan Disusupkan Pada Gambar Uang Baru Rp75.000
"Sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk 5 satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19," ujar Lili dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Bidang-bidang yang diawasi meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah yang memegang total anggaran Rp695,20 Triliun
"Kelima satgas ini mengkaji 15 program pemerintah dari 6 skema penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan memberikan analisis dan rekomendasi," kata Lili.
Program-program yang diawasi dan diberikan rekomendasi adalah pertama, bidang Kesehatan yaitu untuk program Penggantian Biaya Perawatan dan Program Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Program Santunan Kematian.
Baca Juga: Apresiasi Pemerintah,Cak Imin: Pemulihan Ekonomi Harus Prioritaskan Masyarakat Menengah ke Bawah
Kedua, bidang perlindungan sosial meliputi program Kartu Prakerja; program Subsidi Listrik 450 VA dan Diskon Listrik 900 VA; program Logistik, Pangan, Sembako; PKH, Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek; serta BLT Dana Desa.
Ketiga, bidang UMKM yang meliputi Program Subsidi Bunga; Program Penempatan Dana untuk Restrukturisasi; Program Belanja IJP dan Program Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss); dan Program PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)
Keempat, bidang pembiayaan Korporasi meliputi Program Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Program Investasi untuk Modal Kerja.***
