Network
PR BEKASI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri Indonesia kepada masyarakat, secara aktif.
Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta pada hari Kamis, 22 Oktober 2020.
Menurutnya, penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam memahami urgensi mengenai mengapa negara harus berutang.
Baca Juga: Resahkan Warga Cianjur, Polisi Buru Dua Pendaki Berpose Bugil di Gunung Gede Pangrango
"Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang, sebagaimana yang telah diklaim Menteri Keuangan," tutur Bamsoet, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia pun memberikan contoh pertanyaan yang diajukan masyarakat, misalnya mengenai seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia.
"Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu, mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi," ujar Bamsoet.
Baca Juga: Kirim Surat ke Menkes Terawan, PB IDI: Program Vaksinasi Jangan Dilakukan Tergesa-gesa
Dia berharap dan terus mengingatkan Sri Mulyani agar tetap berhati-hati, serta bijaksana dalam mengelola utang luar negeri.
Pemerintah memang telah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, tetapi Indonesia harus tetap memiliki kehati-hatian dan transparansi di dalam pengelolaan utang tersebut.
"Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral, seperti Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Pembangunan Asia," tutur Bamsoet.
Baca Juga: Geruduk Balai Kota, Pekerja Ambulans Tuntut Anies Baswedan Penuhi Kebutuhan APD Layak Pakai
Dia menambahkan bahwa masyarakat juga perlu didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri.
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.
Bambang Soesatyo menilai bahwa pembiayaan pembangunan bangsa dengan utang, bukanlah sebuah aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya.
Baca Juga: Pengemudi Ojol di Pondok Gede Tewas Gantung Diri, Polisi Duga Penyebabnya Depresi
"Eropa yang hancur akibat perang dunia II, kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang," tuturnya.
Bambang Soesatyo menuturkan bahwa belum lama ini, Bank Dunia merilis statistik utang internasional (International Debt Statistics/IDS).
IDS dari Bank Dunia itu menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi tujuh, dari dagtar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar.
Baca Juga: Roadmap Vaksinasi Ditentukan, Airlangga Beberkan Daerah yang Akan Dapat Vaksin Covid-19 Pertama Kali
Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat sebanyak 402.08 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.000 triliun, yang merupakan akumulasi dari utang luar negeri Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.
Bamsoet menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak.
Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam inrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan.
Baca Juga: Karni Ilyas Sempat Umumkan ILC Tidak Tayang, Fadli Zon: Ganti Judul Saja 'Indonesia Laughing Club'
Menurutnya, jika pemerintah menunda-nunda kebutuhan mendesak tersebut, akan mengekskalasi masalah di kemudian hari.
"Dengan utang luar negeri, Menteri Keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan, hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api, serta pemukiman," tutur Bambang Soesatyo.
Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk mengelola utang dengan bijaksana. Agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal.***
