PR BEKASI - Myanmar tengah menjadi perhatian sejumlah pihak lantaran masih dalam kondisi politik yang menegangkan.
Beberapa negara juga sudah angkat bicara dan mengecam tindakan kudeta politik tersebut.
Namun, masih belum ada tanggapan dari pihak militer Myanmar hingga saat ini.
Baca Juga: Resmi! UN dan Ujian Kesetaraan Ditiadakan, Begini Penjelasan Mendikbud
Selanjutnya, berbagai pihak terus berupaya untuk menggagalkan kudeta di Myanmar.
Kali ini Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dimpinpin oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, buka suara.
Guterres berjanji akan membentuk tekanan global untuk mengagalkan kudeta yang diinisasi Jenderal Min Aung Hlaing itu.
"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memobilisasi komunitas internasional demi menekan (militer Myanmar) agar kudeta mereka gagal," kata Guterres, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 4 Februari 2021.
Sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada.
Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas.
Baca Juga: Isu Kudeta AHY Disebut Tak Masuk Akal, Moeldoko: Ngapain Ngurusin yang Enggak-enggak
Beberapa yang mereka tangkap diantaranya yakni Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.
Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy).
USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.
Baca Juga: Dituding Membelot dan Serang Kebijakan Pemerintah, Susi Pudjiastuti ke Dewi Tanjung: Ada yang Kenal?
Perkembangan terakhir, Aung San Suu Kyi dan Win Myint ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Myanmar.
Aung San Suu Kyi dijadikan tersangka untuk kasus impor peralatan komunikasi ilegal.
Sementara itu, untuk Win Myint, ia ditetapkan sebagai tersangka karena menggelar kampanye di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Geram Demokrat Ingin Direbut Paksa, Jansen Sitindaon: Rumah Sudah Solid Malah 'Diobok-obok'
Guterres menerangkan bahwa apapun alasan militer Myanmar, kudeta militer bukanlah hal yang seharusnya dilakukan.
Apalagi, lanjutnya, aksi tersebut dilakukan tak lama setelah pemilu Myanmar digelar dan transisi menuju pemerintahan yang demokratis tengah berjalan.
"Saya berharap militer Myanmar bisa paham bahwa bukan begini (kudeta) caranya hukum berjalan dan ini juga bukan cara yang bagus untuk pengembangan Myanmar ke depannya," kata Guterres.
Baca Juga: Isu Pemotongan Insentif Nakes Dibahas DPR, Menkes Budi: Akan Ada Diskusi Lagi dengan Sri Mulyani
Sementara Sekjen PBB berjanji menekan militer Myanmar untuk menggagalkan kudetanya, Dewan Keamanan PBB belum menentukan sikap ataupun membentuk resolusi.
Hingga saat ini DK PBB baru memiliki rancangan resolusi saja yang dibuat oleh Inggris.
"Kami (di DK PBB) akan terus melanjutkan diskusi perihal langkah dewan ke depannya terkait kudeta Myanmar. Para anggota DK PBB telah depakat bahwa kami harus suara." kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodwand.***