Network
Baca Juga: Geram Demokrat Ingin Direbut Paksa, Jansen Sitindaon: Rumah Sudah Solid Malah 'Diobok-obok'
Guterres menerangkan bahwa apapun alasan militer Myanmar, kudeta militer bukanlah hal yang seharusnya dilakukan.
Apalagi, lanjutnya, aksi tersebut dilakukan tak lama setelah pemilu Myanmar digelar dan transisi menuju pemerintahan yang demokratis tengah berjalan.
"Saya berharap militer Myanmar bisa paham bahwa bukan begini (kudeta) caranya hukum berjalan dan ini juga bukan cara yang bagus untuk pengembangan Myanmar ke depannya," kata Guterres.
Baca Juga: Isu Pemotongan Insentif Nakes Dibahas DPR, Menkes Budi: Akan Ada Diskusi Lagi dengan Sri Mulyani
Sementara Sekjen PBB berjanji menekan militer Myanmar untuk menggagalkan kudetanya, Dewan Keamanan PBB belum menentukan sikap ataupun membentuk resolusi.
Hingga saat ini DK PBB baru memiliki rancangan resolusi saja yang dibuat oleh Inggris.
"Kami (di DK PBB) akan terus melanjutkan diskusi perihal langkah dewan ke depannya terkait kudeta Myanmar. Para anggota DK PBB telah depakat bahwa kami harus suara." kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodwand.***
