Network
"Mereka adalah hambatan besar bagi pencapaian solusi dua negara dan keadilan, perdamaian yang langgeng dan menyeluruh. Kemajuan semua aktivitas permukiman harus segera dihentikan," sambungnya.
Sementara itu, Israel membantah bahwa permukimannya tidak ilegal.
Baca Juga: PBB: Lebih dari 30 Ribu Anak-anak Berisiko Meninggal karena Kelaparan di Ethiopia
Baik Guterres dan Wennesland juga meminta kepada pihak berwenang Israel untuk mengakhiri pembongkaran rumah-rumah Palestina dan properti lainnya.
Resolusi Desember 2016, yang abstain di Amerika Serikat juga menyerukan langkah-langkah segera untuk mencegah semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak Israel dan Palestina untuk menahan diri dari tindakan provokatif.
Dia juga meminta semua pihak untuk memulai negosiasi mengenai masalah status akhir, dan mendesak upaya diplomatik internasional dan regional yang intensif.
Baca Juga: Kudeta Myanmar Belum Usai, PBB Laporkan 100 Ribu Warga Myanmar Mengungsi
Hal tersebut dilakukan untuk membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun dan mencapai solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan berdampingan.
Guterres dan Wennesland menjelaskan bahwa 4 setengah tahun setelah adopsi resolusi, tidak ada banding yang dipenuhi.
Wennesland mengatakan jika periode antara Maret dan Juni yang tercakup dalam laporan itu terdapat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam tingkat kekerasan antara Israel dan Palestina.
