Network
PR BEKASI - Facebook kerap kali melabeli unggahan dari penggunanya apabila dinilai menyalahi aturan perusahaan, termasuk apabila unggahan tersebut termasuk dalam provokasi maupun kekerasan.
Namun berbeda dengan unggahan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang unggahannya dinilai mengandung unsur kekerasan atau provokasi. Facebook tidak melabeli unggahan tersebut.
Sekelompok karyawaan Facebook yang hampir semuanya bekerja dari rumah karena pandemi COVID-19 pun melakukan mogok kerja sejak Senin, 1 Juni 2020.
Baca Juga: Sebut Menag Tak Paham Aturan Bernegara, DPR Kecewa Karena Tak Dilibatkan dalam Pembatalan Haji 2020
Tapi CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan tetap pada keputusannya untuk tidak menentang unggahan Presiden AS Donald Trump, meskipun karyawan memprotes sikapnya, Reuters melaporkan pada Selasa 2 Juni 2020.
Mereka memprotes bahwa seharusnya perusahaan melakukan tindakan terhadap unggahan Trump yang berisi frasa, "ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai".
Menurut juru bicara perusahaan, Zuckerberg telah menjelaskan kepada karyawan dalam sebuah obrolan video bahwa Facebook telah melakukan tinjauan menyeluruh dan benar untuk membiarkan unggahan tersebut.
Zuckerberg juga mengakui keputusan itu telah mengecewakan banyak karyawan dan mengatakan bahwa Facebook sedang mencari opsi "non-biner" untuk membiarkan atau menghapus unggahan seperti itu.
Baca Juga: Kemenperin Pastikan Industri Makanan dan Minuman Siap Jalani Tatanan New Normal
Salah seorang karyawan Facebook, yang mengunggah cuitan kritik pada Senin, 1 Juni 2020, kembali mengunggah cuitan di Twitter selama pertemuan tersebut untuk mengungkapkan kekecewaannya.
"Sangat jelas hari ini bahwa pimpinan menolak untuk mendukung kami," tulis karyawan Facebook Brandon Dail di Twitter. Profil LinkedIn Dail menyebutkan bahwa dia adalah insinyur antarmuka pengguna di Facebook di Seattle, Amerika Serikat.
Sementara itu, pada Jumat, 29 Mei 2020, berbeda dengan Facebook, Twitter menempelkan label peringatan untuk cuitan Trump tentang protes yang meluas atas kematian seorang pria kulit hitam di Minnesota yang memasukkan frasa "ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai".
Twitter mengatakan bahwa unggahan tersebut melanggar aturannya yang dinilai melazimkan kekerasan. Langkah Twitter itu membatasi distribusi dan interaksi cuitan Trump.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Dikabarkan Meminta Petani Setop Tanam Sayur demi Tiongkok, Simak Faktanya
Facebook menolak untuk bertindak berdasarkan pesan yang sama dan Zuckerberg berusaha menjauhkan perusahaannya dari pertarungan antara Trump dan Twitter.
Zuckerberg mengatakan meski pernyataan Trump "sangat ofensif," itu tidak melanggar kebijakan perusahaan tentang hasutan untuk melakukan kekerasan.
Twitter pekan lalu juga memberi label cek fakta untuk cuitan Trump yang berisi klaim menyesatkan tentang surat suara.
Facebook, yang mengecualikan unggahan politisi dari program cek faktanya yang bekerja sama dengan pihak ketiga, tidak melakukan tindakan apa pun pada unggahan itu.
Baca Juga: Mahasiswa Terbebani, Kemendikbud Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT di Tengah Pandemi Covid-19
Timothy Aveni, insinyur perangkat lunak junior di tim Facebook yng didedikasikan untuk memerangi misinformasi, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai protes atas keputusan itu.
"Mark selalu memberi tahu kami bahwa dia akan menarik garis tegas pada pidato yang menyerukan kekerasan. Pada hari Jumat dia menunjukkan kepada kita bahwa itu bohong. Facebook akan terus memindahkan garis batas setiap kali Trump meningkatkan tensi, mencari alasan demi alasan untuk tidak bertindak," tulisnya dalam unggahan Facebook.
Para pembela hak-hak sipil yang menghadiri video call selama satu jam pada Senin malam dengan Zuckerberg dan eksekutif Facebook lainnya menyebut pembelaan CEO atas pendekatan lepas tangan pada unggahan Trump tersebut "tidak bisa dipahami".
"Dia tidak menunjukkan pemahaman tentang penindasan terhadap hak memilih dan dia menolak mengakui bahwa Facebook memfasilitasi seruan Trump untuk kekerasan terhadap demonstran," bunyi pernyataan bersama dari para pemimpin pembela hak sipil.
Baca Juga: Digerogoti Krisis Nasional, Rusia, Tiongkok, Iran dan Turki Nantikan Kemunduran Kekuasaan AS
Sejumlah kritik diunggah di Twitter untuk meminta agar dewan pengawas independen Facebook untuk mempertimbangkan kembali.
Namun, dewan tidak akan meninjau kasus apa pun hingga awal musim gugur dan pengguna sebenarnya hanya akan dapat mengajukan banding ke dewan saat konten dihapus, bukan konten yang telah diputuskan untuk dibiarkan tetap ada oleh Facebook.
Dewan pengawas, yang memiliki kekuatan untuk menolak keputasan Zuckerberg, hanya akan meninjau sebagian kecil keputusan Facebook terhadap konten. Zuckerberg, menurut situs berita Axios, melakukan pembicaraan dengan Trump pada Jumat, 29 Mei 2020.***
