PR BEKASI - Turunnya anggota-anggota TNI untuk menertibkan baliho-baliho yang menunjukkan sosok Habib Rizieq Shihab telah menuai pro dan kontra dari berbagai golongan masyarakat belakangan ini.
Panglima Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya telah memberi perintah kepada anggotanya di Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.
"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," kata Dudung.
Baca Juga: Siap-siap dari Sekarang! Pemerintah Akan Buka Seleksi Guru PPPK Tahun 2021
Dudung juga menegaskan, petugas Kodam Jaya akan membersihkan baliho provokatif dan akan menindak tegas oknum yang terlibat mengajak revolusi.
"Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam," kata Dudung.
Menanggapi polemik tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai bahwa pernyataan Mayjen Dudung wajar karena dia memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan di wilayah kekuasaannya.
"Jadi Pangdam saya kira tepat bahwa dia ingin menindak FPI jika terus-menerus melakukan keresahan, mengganggu perdamaian, persatuan, terus menerus membangkan terhadap aturan yang berlaku," tuturnya.
Baca Juga: Viral Video Penyemprotan Disifektan oleh Gegana, Fadli Zon: Semakin Jauh dari Akal Sehat
Memang sejatinya penegakan hukum merupakan ranah kepolisian, namun TNI dapat dipergunakan bila dirasa perlu.
"TNI bisa di-BKO-kan (Bantuan Kendali Operasi) bila dirasa perlu. TNI kan sifatnya membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban satu wilayah tertentu," ujar Donny.
"Jadi sekali lagi, semua alat negara, apakah itu TNI atau Polri memang disumpah untuk menjaga keutuhan NKRI," sambungnya.
Selain itu, Donny juga membantah tudingan pembubaran FPI adalah instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (purn) Moeldoko.
Baca Juga: Digembosi Partai Oposisi, Ribuan Orang di Taiwan Demo Menentang Kebijakan Impor Daging Babi
"Yang ada adalah proses penegakan hukum, artinya kalau ada yang melanggar, melakukan persekusi, sweeping, main hakim sendiri tentu ada hukum yang akan dikenakan," katanya.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai tidak ada urusannya penurunan baliho Habib Rizieq tersebut dengan keutuhan NKRI.
"Lalu apa urusannya dengan penurunan Baliho? apakah baliho Habib Rizieq itu mengganggu keutuhan NKRI, aneh sekali ya," ucapnya.
"Nah dengan tantangan seperti ini kan aneh, jadi kalau kita misalnya lihat urutan-urutannya, siapa yang mengganggu kedaulatan NKRI, kalau masalahnya baliho itu melanggar aturan misalnya, ya tindak saja, tapi kan tidak perlu tentara yang menindaknya," sambung Refly Harun.
Baca Juga: Pemerintah Buka Seleksi PPPK 2021, Nadiem Makarim: Angin Segar bagi Guru Honorer untuk Sejahtera
Menurut Refly Harun, jika permasalahannya adalah pelanggaran pemasangan baliho, hal tersebut telah terjadi di mana-mana di Jakarta saat ini.
"Misalnya menjelang ulang tahun partai politik tertentu atau organisasi tertentu, baliho-baliho bisa dipasang di jalan-jalan padahal seharusnya tidak boleh, kalau memang mau konsisten ya semua harus dibersihkan, tapi itu adalah tugas Pemda DKI dengan bantuan Satpol PP," ucapnya.
"Kalau Satpol PP dihalang-halangi minta bantuan polisi, masa polisi tidak mampu menertibkan hanya soal baliho. Kalau minta bantuan tentara, kan gak masuk akal," ujar Refly Harun.
Lebih lanjut, menurut Refly Harun, kondisi saat ini seolah para oposisi sangat bertolak belakang dengan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan menurutnya, FPI akan dianggap sebagai organisasi yang paling Pancasilais dan paling pro NKRI.
Baca Juga: Pangdam Jaya Pastikan Reuni 212 Batal Digelar, Dudung: Kalau Dia Langgar, Tidak Ada Cerita
"Sekarang bisa jadi karena kekuasaan di arus kiri, maka di arus yang paling kanan seperti terlihat berbeda dan bertolak belakang dengan pemerintah. Tapi jangan salah kalau pemerintahan berganti, jangan-jangan nanti FPI yang dianggap organisasi yang paling Pancasilais dan paling pro NKRI," tuturnya.
Refly Harun juga menyayangkan pernyataan Donny yang menurutnya paham tentang demokrasi namun menyinggung soal TNI sebagai alat negara.
Refly Harun pun memberikan pendapatnya di balik aksi para pasukan TNI yang seolah-olah mulai menyentuh ranah politik.
"Kenapa TNI masuk lagi ke dalam ranah politik, itu kesalahan kita sendiri, karena sipil yang mengundangnya, ya baik diundang secara formal maupun melalui pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini, tapi kita pahami lah yang namanya orang Istana pasti akan membenarkan," tuturnya.
Baca Juga: Empat Hari Tracing, Puskesmas Tanah Abang Catat Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Petamburan
Tapi yang disesalkan Refly Harun adalah kenapa Donny harus membenarkan hal tersebut.
"Kalau ini bukan perintah Presiden Joko Widodo artinya kan ada, istilahnya ada pihak melakukan sesuatu yang di luar order pemerintahan, ini malah berbahaya jadinya," ucapnya.***