PR BEKASI – Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Januari 2021 mendatang.
Menurut Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda, hal tersebut berdasarkan banyaknya masukan yang diterima DPR dari orang tua murid.
Mayoritas dari mereka khawatir anak-anaknya terkena Covid-19 berkaca dari penyebaran yang makin tidak terkdendali.
Baca Juga: KALEIDOSKOP 2020 - 6 Kasus Pembunuhan Menggemparkan di Bekasi Sepanjang 2020
"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali," katanya di Jakarta, Sabtu, 26 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia mengatakan pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19.
Namun, kian meningkatnya jumlah kasus harian positif Covid-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu.
Baca Juga: Menag Sowan ke Sejumlah Ulama, Gus Mus: Dia Sadar, Jadi Aku Tinggal Doakan Saja
"Akhir bulan ini tren peningkatan kasus Covid-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun," katanya.
Syaiful Huda menambahkan bahwa kasus Covid-19 pada kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia.
Jika rata-rata kasus Covid-19 anak-anak dunia mencapai 8 persen, sementara di Indonesia kasus Covid-19 mencapai hingga 11 persen.
Baca Juga: Ingin Jalin Hubungan Kembali dengan Israel, Turki Minta Kebijakan Palestina Jadi Syarat Rujuk
Dia merinci, jumlah kasus Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 74.249 kasus dan anak usia 5-18 tahun 56.817 kasus, sedangkan kasus anak meninggal akibat Covid-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.
"Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sama dengan tingkat kematian Covid-19 pada usia 18-30 tahun dengan angka 0.7 persen. Fakta ini menunjukkan resiko Covid-19 pada anak hampir sama dengan resiko Covid-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra," tuturnya.
Dia mengakui jika di daerah-daerah desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa.
Baca Juga: Kaget Ratusan Ribu Hektare Lahan HGU Dikuasai Pihak Tertentu, Mahfud MD: Ini Gila
Kendati demikian Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran Covid-19.
Selain itu dibutuhkan juga tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan terlaksana dengan baik.
"Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti," katanya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Narasi Polisi China Membuat Kantor Polisi di Indonesia, Ini Faktanya
Politikus PKB itu berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem PJJ.
Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan.
Kemendikbud bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama PJJ, yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.
Baca Juga: Tegas! Gus Yaqut: Tidak Ada Pernyataan Saya Melindungi Kelompok Syiah dan Ahmadiyah
"Kemendikbud juga bisa mendorong dinas pendidikan di daerah untuk menggalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet." katanya.***