Minta Pemerintah Jauhkan Moeldoko dari Istana, Irwan Fecho: Tanpanya, Jokowi Mampu Kelola Negara Sampai 2024

PR BEKASI - Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho memberikan tanggapan atas pernyataan KSP Moeldoko yang menyebut bahwa dirinya telah didaulat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Irwan Fecho pun membantah pernyataan Moeldoko tersebut, dan mengatakan bahwa Moeldoko tak pernah didaulat oleh Partai Demokrat secara institusional.

"Fakta dalam prosesnya, kehadirannya dalam kisruh saat ini, Moeldoko terlibat aktif bersama-sama dengan oknum eksternal dan internal PD melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional," kata Irwan Fecho, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @irwan_fecho, Senin, 29 Maret 2021.

Baca Juga: Akan Lawan Kezaliman di Partai Demokrat, Marzuki Alie: Ini Bukan untuk Kami, Tapi untuk Generasi Muda

Baca Juga: Soal Bom Bunuh Diri di Makassar, Jubir BIN: Memang Sudah Ada Ancaman dan Kita Dalam Perburuan

Baca Juga: Gemas Terorisme Disebut Tak Ada Hubungan dengan Agama, Guntur Romli: Padahal Agama Dipakai sebagai Pembenaran

Bahkan menurutnya, dalam rangkaian fakta tersebut, justru seringkali Moeldoko terlihat seperti mastermind atau otak dan pelaku utama yang mengomandoi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

"Situasi politik nasional juga terus dicermati oleh PD. Tentunya PD memiliki rumus sendiri melihat potret dan dinamika tersebut. Begitu juga dengan partai lain, memiliki potret sendiri-sendiri. Saat ini Partai Demokrat terus melihat perkembangan, perubahan, pergeseran setiap isu politik," tutur Irwan Fecho.

Irwan Fecho menilai, pernyataan Moeldoko seolah-olah merupakan pembenaran atas langkah yang diambilnya.

"Menunjukkan seolah dia paling hebat di Republik, dan secara tidak langsng mau mengatakan kekuasaan dan kekuatan Jokowi saat ini tidak mampu mengatasi situasi politik yang dimaksud sehingga Demokrat perlu diambil paksa," kata Irwan Fecho.

Baca Juga: Terbitkan Surat Edaran Tuntunan Ibadah Saat Ramadhan, PP Muhammadiyah Anjurkan Warga Salat Tarawih di Rumah

Tak hanya itu, Irwan Fecho juga menilai, pernyataan Moeldoko mengafirmasi bahwa dia adalah sosok eksternal yang tidak memahami psikologis dan platform Partai Demokrat.

"Karena sesungguhnya tidak ada pertarungan ideologis atau tarik menarik ideologi di dalam Partai Demokrat itu sendiri," ujar Irwan Fecho.

Irwan Fecho pun menjelaskan bahwa Partai Demokrat tetap pada ideologi dan platform-nya sebagai partai Nasionalis-Religius.

"Begitupun dengan jalan dan kebijakan politiknya dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Cita-cita Partai Demokrat adalah Indonesia yang lebih baik di masa depan," kata Irwan Fecho.

Baca Juga: Teror Bom Bukan Jihad, Atta Halilintar: Perang Saja Tak Boleh Rusak Tempat Ibadah, Ini Damai kok Ngebom Gereja

Menurutnya, tindakan dan pernyataan Moeldoko dapat merusak fokus, konsentrasi, dan stabilitas politik bangsa dan negara.

"Moeldoko jangan memanasi situasi politik dengan pernyataan tidak perlu. Apalagi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya dan hanya masih sebatas analisa," ujar Irwan Fecho.

Irwan Fecho menilai, saat ini publik semakin dibuat bingung dan takut dengan pernyataan-pernyataan dan tindakan Moeldoko terkait situasi politik nasional.

"Sesungguhnya pernyataan Moeldoko tersebut tidak patut pada situasi presiden dan jajaran kabinet lainnya yang sedang fokus pemulihan ekonomi nasional," kata Irwan Fecho.

Baca Juga: Kutuk Teror Bom di Makassar, Eks Pimpinan JI: Ini Kelompok Sesat yang Meyakini Membunuh Itu Pahala

Oleh karena itu, Irwan Fecho menyarankan pemerintah untuk menjauhkan pola pikir Moeldoko dari Istana, karena dia yakin Presiden Jokowi mampu mengelola negara tanpa Moeldoko.

"Saya percaya Presiden Jokowi mampu mengelola bangsa dan negara tanpa Moeldoko sampai dengan 2024 ketika Pemilu akan kembali dilaksanakan. Situasi perpolitikan pada 2024 tentu kita harapkan berlangsung secara demokratis dan konstitusional," tutur Irwan Fecho.***