Lewati Dasar Pertimbangan Kuat, DPR Sebut Indonesia Bukan yang Pertama Pindahkan Ibu Kota

19 April 2021, 10:09 WIB
Lokasi Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron sebut Indonesia bukan negara yang pertama pindah Ibu Kota seiring lewati pertimbangan yang kuat. /ANTARA/Novi Abdi

PR BEKASI – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Namun, Indonesia diketahui bukan menjadi negara pertama yang memindahkan IKN karena sudah banyak negara lain yang jauh lebih dulu melakukannya.

Diketahui sejumlah negara maju telah memindahkan ibu kotanya melewati dasar pertimbangan yang kuat.

Baca Juga: Sebut Musni Umar Telah Lecehkan dan Fitnah Lembaga Survei, Ferdinand: Apa Kawan-kawan Tak Mau Somasi Beliau?

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Senin, 19 April 2021.

“Ide memindahkan Ibu Kota Negara bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan Ibu Kota Negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Menurutnya, negara luar memindahkan ibu kotanya ketika ibu kota negara mulai jenuh dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan layanan publik memadai bagi warga masyarakat.

Baca Juga: Tertangkap Basah oleh Sipir, Kucing Menggemaskan Selundupkan Narkoba ke Penjara di Panama

Menurut dia, dalam situasi tersebut maka keputusan memindahkan ibu kota negara memang harus diambil.

Herman Khaeron berpendapat bahwa dibutuhkan konsolidasi secara komprehensif dengan berbagai institusi dan kalangan.

Terlebih lagi bagi berbagai BUMN, menurut dia, maka perusahaan milik negara itu harus melakukan akselerasi kesiapan pemindahan IKN ke Kaltim.

Akselerasi tersebut, lanjutnya, baik dalam hal kesiapan infrastruktur dasar maupun penunjangnya harus dibangun dengan baik dan serius.

Baca Juga: Rilis Lagu 'Bayang' Versi Bahasa Inggris, Powerslaves Kembali Eksis

"Oleh karena itu kita juga harus saling mendorong, kalau memang benar nanti dengan indikator-indikator pemindahan Ibu Kota Negara baru ini bisa dilaksanakan, nanti BUMN juga harus melakukan akselerasi untuk kesiapan itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN baru akan membantu menggeliatkan ekonomi.

Suharso Monoarfa saat wawancara daring di Jakarta, Rabu, 7 April 2021 mengatakan pembangunan ibu kota baru tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dan material sehingga akan mendorong pelaku industri bergerak.

Baca Juga: JRC Sebut Tingkat Ketidakpuasan Publik pada Anies Baswedan 53 Persen, Musni Umar: Saya Sama Sekali Tak Percaya

Baca Juga: Tisya Erni Ungkap Sempat Jalin Hubungan Spesial dengan Sule? Simak Pengakuannya

“Ini kan membangkitkan backward linkages ke belakang. Industri yang tadinya bergerak di bawah kapasitas bergerak ke kapasitas efektifnya dan mendorong purchase manager index naik,” katanya.

Dirinya mencontohkan efek domino dari pembangunan IKN terhadap perekonomian tanah air dengan kegiatan haji dan umroh yang membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola perjalanan, penginapan hingga konsumsi.

Begitu juga dengan pembangunan IKN yang akan membuat ratusan ribu orang pindah ke lokasi baru.

“Kita sudah punya pengalaman mengelola 200 ribu orang (saat haji), tapi kan tempat tinggal sudah ada, yang mau dituju sudah ada, sedangkan IKN yang mau dituju belum ada itu harus diadakan,” katanya.

Ia menyebutkan pembangunan dan pemindahan IKN akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1.8 persen sampai 2.2 persen terhadap perekonomian.***

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler