PR BEKASI – Nama Menteri BUMN, Erick Thohir akhir-akhir ini tengah menjadi pembicaraan publik.
Pasalnya, Erick Thohir dan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan diduga telah mencari keuntungan pribadi pada tes PCR yang diwajibkan pemerintah untuk melakukan perjalanan jarak jauh.
Namun, Erick Thohir membantah bahwa dirinya mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes PCR.
Baca Juga: Erick Thohir Bantah Terlibat dalam Bisnis PCR, Sebut Tak Mungkin Cari Keuntungan Pribadi
Menurut mantan pemilik Inter Milan tersebut, pelaksanaan tes PCR merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diputuskan secara transparan setelah rapat dengan para Menteri.
Hal tersebut dikatakannya alam webinar bertajuk "Penanganan Pandemi Covid-19: Kontroversi Tes PCR Bisnis atau Krisis" yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis, 18 November 2021.
"Kebijakan itu secara transparan dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 19 November 2021.
Dirinya mengaku, sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada Maret 2020 lali.Kementerian BUMN langsung memberikan dukungan tes PCR dan pelacakan pasien Covid-19.
Meskipun pada saat itu Erick Thohir belum mengerti tes PCR, namun Kementerian BUMN memutuskan membantu mengaktifkan 18 laboratorium PCR di berbagai rumah sakit BUMN dan Pemda.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari program Presiden Jokowi untuk mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Luhut Janji Mundur Jika Terima Uang dari Bisnis PCR, Refly Harun: Tergantung Presiden Jokowi
"Ini semua tidak lain bagian dari 'kerja kerja kerja' pemerintah hadir untuk rakyat. Kami ditekankan oleh Bapak Presiden jangan pernah lelah melayani rakyat," katanya.
Erick Thohir mengaku, pemerintah sejak awal pandemi telah melakukan upaya recovery dan responsibility dalam melayani masyarakat dengan kerja kemanusiaan.
"Recovery yang dimaksud, akan melakukan segala upaya percepatan untuk penyelamatan jiwa manusia,” katanya.
Baca Juga: Bantah Tuduhan Ambil Untung dari Bisnis PCR, Luhut Pandjaitan: Ini Masalah Kemanusiaan
“Tetapi tetap responsibility, adalah melakukan seluruh kegiatan kemanusiaan tersebut dengan penuh tanggung jawab baik secara administrasi, hukum, dan jauh dari kepentingan pribadi," tambahnya.
Dirinya menegaskan bahwa kebijakan wajib tes PCR merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari segala arah.
"Kebijakan PCR sekali lagi merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah yang diputuskan bersama-sama untuk perang melawan Covid-19 yang belum selesai," katanya.
Baca Juga: Curhat Soal Tuduhan Bisnis Tes PCR, Luhut Ngaku Menderita: Udah Ngerjain, Nyumbang, Dibully Lagi
Pemerintah juga, menurutnya telah menurunkan biaya tes PCR bagi masyarakat jadi lebih terjangkau.
Diketahui, pada saat ini tarif tes PCR di Indonesia adalah Rp 300.000 dari yang tadinya senilai Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Baca Juga: Kemenkes Libatkan BPKP Lakukan Evaluasi Berkala Tarif Swab PCR, Untuk Memastikan Harga Semestinya
Bahkan, tarif tes PCR di Indonesia sendiri diklaim oleh Erick Thohir merupakan yang termurah dibanding negara lain.
"Ini sesuai dengan audit BPKP. BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri. Dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi. Jadi bukan ditentukan oleh sendiri," katanya.***