PR BEKASI – Palang Merah Indonesia (PMI) memerlukan biaya sekira Rp200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19 hingga akhir tahun 2020.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jusuf Kalla (JK) selaku Ketua Umum PMI dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 17 September 2020.
Sampai saat ini, dana yang terkumpul di organisasi Palang Merah tersebut baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.
Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’, ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher
Jusuf Kalla pun meminta pengusaha dan masyarakat untuk berperan lebih banyak lagi dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta sebagai wilayah dengan angka penularan tertinggi.
"Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid-19," ungkapnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
JK melanjutkan bahwa selama ini, PMI telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Cek Fakta: Usai Kejadian Penusukan, Syekh Ali Jaber Pulang ke Madinah
Sterilisasi fasilitas umum, tempat ibadah, perkantoran, dan rumah warga pun terus dilakukan oleh relawan PMI.
"Upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah, serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Dan hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu," tutur JK.
Sementara itu, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yakni dengan terus menggunakan masker ketika ke luar rumah, menjaga jarak fisik, serta rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.
Baca Juga: 47 Tahun Tinggal di Rumah Reyot, Akhirnya Nenek Hasnia Dapat Uluran Tangan Pemerintah
"Hanya ada dua cara untuk mengatasi Covid-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," ungkap JK.
Khususnya selama masa PSBB di DKI Jakarta saat ini, dia berharap tujuan dari penerapan kebijakan tersebut, yakni menurunkan angka penularan Covid-19 di Ibu Kota, dapat tercapai.
Oleh karena itu, JK berharap pemerintah dapat tegas memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan ketentuan PSBB.
Baca Juga: Wanita Tertindih Lift hingga Tewas, Saksi Mata: Saya Mendengar Jeritan Histeris
"Pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disiplin. Belajar dari negara-negara di dunia ini, yang berhasil menurunkan penyebaran Covid-19, yaitu dengan membangun kedisiplinan." tuturnya.***