PR BEKASI - Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai, para jurnalis layak menjadi salah satu pihak yang diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19.
Para pekerja industri pers (media) atau pewarta layak menjadi salah satu pihak yang diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19. Alasannya, karena mereka kerja mengabarkan informasi kepada masyarakat sering tidak mengenal waktu dan tempat.
Bahkan, kata dia, jurnalis cenderung selalu bersentuhan dengan banyak orang ketika sedang mencari informasi untuk dikonsumsi oleh publik.
Baca Juga: Dapati Spanduk Provokatif Berlogo Kepala Banteng, PDI-P Surabaya Laporkan Barang Bukti ke Bawaslu
"Semua sepakat prioritasnya adalah dokter, perawat yang merupakan garda depan penanganan Covid 19 dan TNI/Polri. Saya usulkan juga guru, dosen, pengajar, pendidik, dan wartawan," katanya dalam acara pers gathering MPR RI di Bandung, Sabtu, 7 November 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia menilai, kinerja jurnalis dalam mengabarkan informasi kepada masyarakat, tidak mengenal waktu dan tempat, bahkan harus rela menerabas dan menyelinap kerumunan saat pandemi Covid-19.
"Bahkan, pada saat pandemi ini ada kantor mereka (jurnalis) yang memberikan jaminan dan ada yang tidak," ujarnya.
Baca Juga: Balas Omongan Soal Kampanye Mobil Mewah, Syafi'i: Itu Kepanikan dan Ketakutan Pak Hasto Saja
Menurut Muzani, pengalaman negara lain harus menjadi contoh dalam penggunaan vaksin Covid-19, misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus memberikan jaminan keamanan penggunaan vaksin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan kehalalan vaksin tersebut.
Selain itu, Muzani menilai vaksin Covid-19 di satu sisi merupakan kebutuhan karena masyarakat butuh keamanan dari sisi kesehatan. Namun, disisi lain tidak boleh memunculkan masalah baru.
"Biaya negara yang besar untuk vaksin harus bisa memberikan manfaat agar perputaran ekonomi bisa meningkat dan bangkit seperti sebelumnya," katanya.
Baca Juga: Partai Masyumi Aktif Lagi Berkat Pentolan KAMI, Pengamat: Yang Luar Biasa Kalau Bisa Jadi Parpol
Muzani menilai kemampuan negara sedang terbatas akibat pandemi sehingga penggunaan anggaran harus efektif untuk pemulihan ekonomi dan vaksin yang diberikan kepada masyarakat harus aman dan nyaman.
Ia menilai kerja sama di lapangan sangat penting antar pemangku kepentingan, misalnya pemerintah, BUMN kesehatan, dan BPOM harus duduk bersama untuk menentukan langkah dan solusi agar masyarakat tahu manfaat dan kegunaan penggunaan vaksin Covid-19.***