Network
"Jadi Gubernurlah yang berwenang, berhak untuk mengatur, menertibkan baliho-baliho tersebut, dan dalam proses penertiban biasanya dibantu atau dilakukan oleh Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja," katanya.
Lebih jauh lagi, Refly Harun menilai bahwa sejauh ini belum ada pelanggaran baliho yang membuat Satpol PP kesulitan dalam menindaknya.
Hal ini terkait dengan pernyataan atau alasan yang diterangkan oleh Dudung dalam kegiatan di Monumen Nasional, perihal kesulitan Satpol PP dalam bertugas yang akhirnya membuat TNI turun tangan atas baliho yang selalu dipasang kembali oleh para simpatisan HRS.
Apalagi menurut Refly kedekatan antara Anies dan Habib Rizieq Shihab cukup dekat, terbukti saat Anies yang langsung menyambangi kediaman HRS di Petamburan pada malam hari pertamanya tiba di Jakarta.
Baca Juga: Bongkar IQ Fadli Zon dan Ingatkan Tak 'Off Side' Kritik TNI, Peter Gontha: Gue Tetap Temen Lu kan?
"Rasanya belum ada insiden juga, ketika ada baliho yang melanggar hukum lalu Satpol PP tidak mampu menurunkan. Saya kira dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, apalagi komunikasi antara Pemda DKI dan Habib Rizieq cukup baik. Terbukti Anies Baswedan mendatangi Habib Rizieq, ketika Habib Rizieq pulang 10 November dan malamnya Gubernur DKI menyambangi (Petamburan)," ujar Refly.
Sebab itu, menurutnya tidak alasan, yang pada akhirnya memerlukan keterlibatan Polisi dalam melakukan penertiban.
"Jadi rasanya tidak ada alasan untuk tidak bisa dikomunikasikan sehingga memerlukan keterlibatan Polisi misalnya untuk ikut menertibkan. Karena keterlibatan Polisi itu ya diminta, oleh Satpol PP atau oleh Pemda DKI," ujarnya.
Sementara itu, terkait keterlibatan tentara, maka dikatakan Refly seharusnya bisa terjadi jika ada permintaan untuk membantu, namun sejauh ini menurut Refly belum ada berita terkait permintaan Gubernur Anies Baswedan untuk membantu menurunkan baliho-baliho tersebut.
Baca Juga: Jokowi Minta Pengurangan Libur dan Cuti Bersama Akhir Tahun
