Network
"Negative campaign itu gak masalah, misalnya kita mengatakan lawan itu tidak bayar pajak intinya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan lawan, tapi black campaign itu yang tidak boleh, kampanye hitam itu berisi fitnah," tuturnya.
Menurut Refly Harun dalam setiap pemilihan seperti ini khususnya Pilkada, kita tidak bisa bisa menghilangkan unsur-unsur politik identitas.
"Tentu kita tidak bisa menghilangkan politik identitas dalam setiap kontestasi seperti ini, karena menjadi sebuah keharusan ketika seorang selalu mengait-ngaitkan agama dengan urusan-urusan seperti ini, apalagi mencari calon kepala daerah," ucapnya.
Namun satu hal yang tidak bisa dimaafkan dalam Pilkada dan Pemilu kata Refly adalah kecurangan-kecurangan yang bersifat money politics (politik uang).
Baca Juga: Beredar Video Adzan 'Hayya Alal Jihad', Habib Muannas: Jangan Ikutan Orang Bodoh Karena Nafsu
"Kecurangan yang signifikan dalam Pilkada, misalnya money politics, vote buying (pembelian suara) dan sebagainya, jadi ada kecurangan yang memang tidak bisa ditoleransi," tuturnya.
Hal tersebutlah yang menurut Refly Harun, ada kecurangan di level tertinggi sehingga proses Pilkada tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena kecurangannya sudah sistematis dan ada unsur intimidasi.
"Pilkada yang jujur dan adil adalah yang tidak ada politik uangnya, tidak menggunakan state apparatus, yang tidak menggunakan fasilitas publik, yang tidak menggunakan birokrasi, yang tidak menggunakan kekuasaan Jakarta untuk memenangkan pemilihan," ucap Refly sambil menyindir.
Refly Harun menilai pelanggaran etika tidak ada apa-apanya jika dibandingkan melakukan pelanggaran-pelanggaran menggunakan kekuatan birokrasi.
Baca Juga: Ikuti Jejak Sukses Kapolda Metro Jaya, Polres Bekasi Kota Sosialisasikan Program Kampung Tangguh
