"Jadi misal di sini mungkin melakukan pelanggaran etika seperti Akhyar, tapi kalau di sisi Bobby menggunakan kekuatan Jakarta misalnya, kekuatan Istana untuk memenangkan pilihan, nah itu baru kita katakan sebagai sebuah pelanggaran hukum," tuturnya.
Refly Harun juga menyebut apa yang Rocky Gerung sampaikan bahwa ada orang yang bolak-balik Jakarta-Medan untuk memastikan kemenangan menantu Istana tersebut.
"Itu bisa terlihat kalau menggunakan kekuatan dan fasilitas dari Jakarta untuk memenangkan pertarungan, hal tersebut tidak bisa dibenarkan, menggunakan fasilitas publik tidak boleh, menggunakan birokrasi tidak boleh, menggunakan state apparatus, money politics, dan vote buying juga tidak boleh," ucapnya.
Jadi Refly Harun menyarankan untuk mengawal Pilkada, yang wajib dikawalnya itu adalah potensi-potensi pelanggaran hukumnya bukan pelanggaran-pelanggaran etik dari para peserta Pilkada.
Baca Juga: Sempat Negatif Pada Kamis Namun Positif di Hari Jumat, Dinkes Jelaskan Kondisi Wagub DKI
"Karena kalau misalkan yang dipermasalahkan adalah politik identitas, di dalam berkampanye kita berusaha mencari the strong point kita, dan the weak point pihak lawan, jadi kalo strong point-nya itu adalah dukungan arus, itu bisa arus kanan atau kiri sah-sah saja dalam politik, maka sering dieksploitasi," tuturnya.
Perlu diketahui sebelumnya, timses Bobby mengatakan politik identitas tidak baik untuk demokrasi. Dia mengatakan harusnya Akhyar fokus dalam penanganan persoalan yang ada di Medan saat kampanye.
Mereka juga menilai aneh jika Akhyar menggunakan politik identitas di Pilkada Medan. Menurutnya, Akhyar selama ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan keagamaan yang pernah dilakukan oleh kelompok UAS.***
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: YouTube Refly Harun