Network
PR BEKASI - Pemanggilan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, hingga kini masih mendapat tentangan keras dari para pendukungnya.
Bahkan, baru-baru ini beredar sejumlah video di media sosial yang menyerukan 'Hayya Alal Jihad' sebagai respons para pendukung Habib Rizieq yang merasa keberatan atas pemanggilan tersebut.
Tak hanya itu, sejak beberapa pekan lalu, sejumlah pihak pun menilai bahwa pemanggilan Habib Rizieq oleh pihak kepolisian dianggap terlalu berlebihan, seolah-olah pemerintah tengah mengkriminalisasi ulama dan berusaha untuk menjatuhkan Habib Rizieq.
Baca Juga: Perlu Perhatian Pemerintah, Jumlah Warga Miskin di Kota Bekasi Bertambah 37 Persen
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tidak ada upaya kriminalisasi ulama yang berkaitan dengan pemeriksaan Habib Rizieq atas sejumlah kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.
Dia mengimbau kepada semua pihak agar tidak perlu ada unjuk kekuatan dari kelompok tertentu terkait hal tersebut.
"Dari awal saya sudah katakan tidak ada kriminalisasi ulama. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Dishub Kota Bekasi Imbau Masyarakat Hindari Jalan Ahmad Yani Selama 20 Hari
Moeldoko mengatakan, di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Pihak keamanan tidak pandang bulu dalam menentukan seseorang yang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak.
Sehingga menurutnya, tidak perlu ada upaya-upaya dengan menggunakan kekuatan, bahkan ancaman, hanya untuk menentang upaya pemeriksaan tersebut.
Apalagi menurutnya, negara pun mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghadapi situasi dan masalah-masalah seperti itu.
Baca Juga: Komentari Seruan Azan Jihad, Jusuf Kalla: Jangan Jadikan Masjid untuk Sebar Pertentangan
"Saya mengimbau semuanya paham tentang itu. Jadi untuk itu kita imbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, tidak perlu mengancam dan seterusnya, karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Jadi tidak perlu itu, karena negara juga tidak ingin menghadapi situasi seperti itu," kata Moeldoko.
Dia menegaskan, semua menginginkan negara baik-baik saja, aman, dan tentram. Dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan situasi yang stabil, aman, dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia.
"Jadi saya imbau teman-teman tidak perlu turun. Serahkan saja ke aparat kepolisian, penegak hukum, untuk menyelesaikan ini, agar clear semua. Jangan kembangkan stigma kriminalisasi ulama, karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, kepentingan politik," tutur Moeldoko.***
