Network
"Tapi kalau langsung penangkapan, maka yang terjadi adalah negara seperti campur tangan dalam konflik antar sesama anak bangsa. Ini berbahaya, karena negara bisa subjektif dalam melakukan tindakan. Ada yang diproses, ada yang tidak. Ada yang ditangkap, ada yang tidak," kata Refly Harun.
Menurutnya, tindakan penegakan hukum yang seperti itu, kelak akan jadi persoalan. Karena kalau melihat satu demi satu kasus terkait ujaran kebencian, maka bisa dilihat ada yang dilaporkan, tapi tidak ditangkap.
Baca Juga: Doodle Google Hari Ini, Noken Asli Papua yang Diakui UNESCO
Ada juga yang ujarannya lebih parah, tapi tidak ditangkap, karena tidak ada yang melapor.
"Maka yang terjadi akan ada diskriminasi penegakan hukum. Apalagi, ini sifatnya delik aduan. Ini masalahnya, kalau tangan negara ikut menengahi, tetapi menggunakan pendekatan hukum pidana. Padahal kita tahu, harusnya hukum pidana itu ultimum remedium, jadi jalan terakhir harusnya, kalau upaya-upaya yang lain tidak bisa dilakukan," tutur Refly Harun.
Dia mencontohkan, seperti upaya untuk mendamaikan konflik antar sesama warga negara. Kalau tidak bisa damai dan merasa dirugikan, maka silakan gugat secara perdata.
Baca Juga: Sebut Ali Ngabalin yang Sengaja Jebloskan Edhy Prabowo, Dua Narasumber Dilaporkan ke Polisi
Jadi menurutnya, suatu konflik seharusnya tidak langsung menggunakan pendekatan hukum pidana.
"Sayangnya step-step seperti itu tidak ada, dan ada subjektifitas penegak hukum. Padahal kita tahu, hukum acara pidana mengatakan, alasan menangkap atau tidak menangkap itu karena takut menghilangkan barang bukti, takut melarikan diri, dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya," tutur Refly Harun.
Refly Harun lantas menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih bermasalah soal penegakan UU ITE.
