Network
"Tetap ada upaya hukum yang bisa dilakukan, kalau dari tingkat pertama, ada banding dan kasasi, kemudian kalau sudah kasasi, kalau nantinya ditemukan kesesatan yang nyata dalam penerapan hukum maka kita bisa mengajukan peninjauan kembali (PK)," ucapnya.
Sebelumnya. bantahan kepemilikan senjata api datang dari Juru Bicara FPI Munarman yang menyebut anggotanya tak bersenjata saat ditembak polisi pada Senin lalu, 7 Desember 2020.
Nelson menjelaskan ancaman polisi itu sebagai bagian dari usaha pembungkaman terhadap opini masyarakat.
"Tidak boleh membungkam suara rakyat. Berpendapat berbeda tidak boleh dipidana. Kalau dipidana berarti pemerintah sudah sewenang-wenang," ucapnya.
Baca Juga: Tarif Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Ingatkan: Rokok Akan Semakin Mahal dan Tak Terbeli!
Nelson mengungkapkan bantahan kepemilikan senjata api seperti yang disampaikan Munarman merupakan tanggapan dari penyelidikan yang disampaikan polisi. Tindakan tersebut, menurut Nelson, tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong apalagi dipidanakan.
"Dalam banyak hal, pasal berita bohong itu luar biasa dampaknya. Masyarakat jadi ketakutan menyampaikan apa yang ada di pikirannya secara terbuka," ujar Nelson.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus telah meminta agar tidak ada pihak yang membuat pernyataan anggota FPI tak memiliki senjata api saat ditembak polisi.
Sebab Yusri mengklaim, Polda Metro Jaya telah memiliki bukti bahwa laskar FPI yang tewas memang memiliki senjata api.
"Jangan menyebarkan berita bohong, bisa dipidana nanti," kata Yusri Yunus.***
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: YouTube Refly Harun
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
Sepuluh Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Berikut Wilayahnya
Gunung Semeru Erupsi hingga 700 Meter, PVMBG Imbau Masyarakat
Heboh Ledakan di RS Eka Hospital BSD, Polisi: MRI Meledak
Ramai Isu Cekik Wamen, Relawan Prabowo Subianto akan Laporkan Penyebar Hoaks
