Natalius Pigai Minta Jokowi Jadikan Orang Papua sebagai Salah Satu Menteri di Kabinetnya

Baca Juga: Novel Baswedan: Ketika Penegak Hukum Korupsi, Maka Semua Masalah dan Kejahatan Akan Terjadi

"Dunia ini juga menginginkan sebuah proses dinamika demokrasi yang bertanggungjawab di dunia internasional, khususnya relasi antara Jakarta dengan Papua, harus juga berpikir di dalam kerangka itu juga," ucapnya.

Menurutnya, hingga detik ini, banyak penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua tidak maksimal karena terbentur masa pandemi Covid-19, yang disebut beberapa peneliti sebagai alasan yang "tidak masuk akal".

Pegiat HAM Papua menilai kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat terus terjadi lantaran tidak adanya penerapan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang diamanatkan Undang Undang Otonomi Khusus.***