Network
PR BEKASI - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun berdialog dengan Aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai terkait sejumlah permasalahan yang terjadi di Tanah Papua.
Menurut Natalius Pigai, pemerintah pusat mengambil jalan pembangunan integrasi politik di Papua guna menyelesaikan sejumlah permasalahan di Papua.
"Cara yang pertama security atau keamanan, dengan adanya pendekatan keamanan, Jakarta berpikir akan meng-Indonesiakan Papua. Lalu yang kedua, jalan pendekatan kesejahteraan, dengan membangun ini dan itu," kata Natalius Pigai, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Refly Harun, Rabu, 16 Desember 2020.
Baca Juga: Masuk Bali Wajib Tes PCR, Ernest Prakasa: Patut Diapresiasi, Ini Kebijakan yang Utamakan Keselamatan
Namun, dalam menjalankan pendekatan keamanan di Papua, justru banyak terjadi pelanggaran HAM.
"Di dalam perjalanannya ternyata pendekatan keamanan itu, di Jakarta tidak terukur. Sehingga menyebabkan pelanggaran HAM dari waktu ke waktu, setiap saat," kata Natalius Pigai.
Natalius Pigai lantas menyoroti insiden penembakan laskar FPI yang dilakukan aparat kepolisian.
Menurutnya, jika di Jakarta saja aparat penegak hukum berani bertindak demikian, apalagi di daerah Papua yang masih pedalaman.
Baca Juga: Selesai Menjabat Jadi Presiden AS, Donald Trump Dikabarkan Akan Hadapi Sejumlah Kasus Hukum
"Pelanggaran HAM atau pembunuhan, kita lihat di Jakarta enam laskar FPI dieksekusi, apalagi di daerah pedalaman Papua. Jadi secara kuantitatif jumlah kematian orang Papua itu meninggi. Itu menyebabkan memori derita, tersimpan dari waktu ke waktu," tuturnya.
Dari dua aspek itulah dirinya menilai bahwa bahwa pembangunan integrasi politik Jakarta di Papua gagal.
Oleh karena itu, dirinya pun menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait salah satu hal yang menyebabkan masalah di Papua tak kunjung terselesaikan.
"Presiden Jokowi ingin menyelesaikan masalah Papua. Orang Papua itu banyak yang pintar Pak Jokowi. Satu menteri saja kamu tidak kasih, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah Papua? Anda bilang kami NKRI Bhineka Tunggal Ika, mana bhinekanya? Orang kulit hitam, rambut keriting, melanisia, tidak ada di dalam kabinet," tuturnya.
Baca Juga: Lama Tak Diberi Kepastian Kapan Akan Melamar, Wanita ini Tuntut Kekasihnya ke Pengadilan
Menurutnya, bagaimana bisa Jokowi menyelesaikan masalah di Papua jika tidak ada satupun menteri yang berasal dari tanah Papua.
"Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah Papua? Dia Presiden, dari tiga puluhan menteri itu, orang kulit hitam, rambut keriting, tidak ada. Sementara Bhineka Tunggal Ika itu memerintahkan kepada presiden untuk memgimpletasikan, tidak simbolik, tapi subtansial," kata Natalius Pigai.
Natalius Pigai lantas membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya saat itu banyak menempatkan orang Papua di dalam lingkaran pemerintahan.
Natalius Pigai juga membandingakan Jokowi dengan Joe Biden, yang saat ini memiliki Wakil Presiden, Menteri Pertahanan hingga Duta Besar PBB dari orang kulit hitam.
Baca Juga: Selain Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru, Luhut Minta Wajibkan Rapid Test Antigen
"Hal yang sederhana saja tidak bisa, seorang presiden tidak bisa memikirkan kebhinekaan bangsa. Jadi bagaimana mau bangun Indonesia yang lebih integratif dalam ideologi, nilai budaya, ekonomi, dan berbagai aspek," ujar Natalius Pigai.***
