Network
PR BEKASI - Ahli hukum tata negara Refly Harun mengaku kecewa dengan sikap PSI yang selalu memusuhi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Saya menyesalkan sikap PSI yang justru beroposisinya hanya kepada Anies Baswedan saja, tidak pada pemerintah pusat," ucapnya.
Seharusnya, menurut Refly, PSI tidak hanya kritis terhadap Anies namun terhadap pemerintah pusat juga.
Baca Juga: PBNU Catat 234 Kiai dan Tokoh NU Meninggal Dunia Selama Pandemi Covid-19 Mewabah di Tanah Air
"Harusnya PSI juga kritis terhadap pemerintah pusat, PSI tidak pernah ingin mengkritik pemerintahan nasional, yang dikritik cuman pemerintah lokal saja (Gubernur DKI)," katanya.
Walaupun menurutnya PSI telah menganggap partai mereka adalah bagian dari pemerintahan, tapi Refly menegaskan, sebagai sebuah partai seharusnya PSI bisa bersikap objektif, tidak melulu memusuhi Anies.
"Ya mungkin karena mereka menganggap bahwa mereka bagian dari pemerintahan, tapi kan tidak juga harus begitu, kalau ada kebijakan-kebijakan yang misalnya, tidak pro terhadap pemberantasan korupsi ya mereka harus kritik juga, jangan diam saja," ucapnya.
Baca Juga: Sempat Viral di Medsos, Dua Pelaku Tindak Asusila di RSD Wisma Atlet Berhasil Diamankan
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Minggu, 27 Desember 2020, ia pun mengambil contoh soal revisi UU KPK yang tidak digubris sama sekali oleh PSI.
"Sebagai contoh misalnya revisi UU KPK, tidak ada suara PSI untuk mengkritik pemerintahan nasional, harusnya kritik juga pada pemerintahan Presiden Jokowi dan para menterinya," tuturnya.
"Tapi ya itulah namanya politik, kita tidak bisa mengharapkan hal yang ideal dari sebuah partai politik, apalagi partai politik tersebut memang dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan presiden Jokowi, sehingga kalau kita mengharapkan dia mau mengkritik kebijakan pemerintah, mungkin sulit, " sambungnya.
Baca Juga: Cukup Siapkan NIK dan KTP, Begini Syarat dan Cara Cek Nama Penerima BST Rp300.000 di DTKS Kemensos
Ia juga menyoroti beberapa hal yang mengganggunya selama ini soal partai tersebut.
"Kader-kader PSI atau calon-calon anggota DPR dari PSI, kalau saya liat record-nya, berkali-kali hobinya mengadukan soal UU ITE," ucapnya.
Menurutnya, jika hal tersebut dijadikan sebuah kebiasaan, itu sama saja sebuah partai politik tidak mendukung nilai-nilai demokrasi di Tanah Air.
Baca Juga: Kemanjuran Vaksin Sinovac Capai 50 hingga 90 persen saat Diuji Coba di Brasil
"Kalau itu terjadi terus-menerus, justru partai politik tidak mendukung adanya demokratisasi, parpol kok malah menjadi sarana untuk membenamkan demokrasi, bisa mati demokrasi jika perbedaan pendapat diancam dengan hukuman penjara," tuturnya.
"Saya juga tidak mendengar misalnya bagaimana sikap PSI terhadap matinya enam laskar FPI, padahal ini adalah tragedi kemanusiaan yang jauh lebih penting dan sangat perlu mendapatkan perhatian ketimbang sekadar membicarakan bantuan parpol," sambungnya.
Oleh karena itu Refly Harun mengajak ke seluruh partai dan komponen masyarakat agar selalu objektif dalam memandang sebuah permasalahan di negeri ini.
Baca Juga: Jabatan Mensos Tak Jadi 'Aral' buat Blusukan, Risma: Saya Tidak Akan Berubah, Ingin Tetap Jadi Risma
"Marilah kita sama-sama objektif untuk sama-sama membangun demokrasi ini dengan posisinya masing-masing," ucapnya.
"Yang penting adalah kita dukung hal yang baik dari PSI seperti transparansi anggaran, sikap yang keras untuk menolak kenaikan gaji, kenaikan tambahan pendapatan, tetapi juga kita harus kritisi sikap-sikap kadernya yang tidak pro mendukung demokratisasi dan tidak kritis terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan." ujar Refly Harun.***
